spot_img
4.6 C
New York
Senin, November 29, 2021
spot_img
BerandaCOVID-19Dambea : "Gorontalo Bukan Negara Bagian, Maka Harus Mengacu Pada Aturan Pemerintah...

Dambea : “Gorontalo Bukan Negara Bagian, Maka Harus Mengacu Pada Aturan Pemerintah Pusat”

Rekamfakta.com, Provinsi Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Amanat Nasional (PAN), H. Adhan Dambea, S.Sos., SH., M.Si tidak habis pikir dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait Tes Rapid Antigen.

Saat diwawancarai melalui sambungan telepon oleh awak media rekamfakta.com, Adhan Dambea menjelaskan bahwa semua peraturan atau ketentuan dari Pemerintah Pusat itu seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres) dan Keputusan Menteri harus diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten, tidak boleh membuat aturan seenaknya sendiri.

“Kalau memang Pemerintah Provinsi berkehendak untuk melindungi rakyatnya, silahkan saja, tetapi jangan mengacu kepada aturan diatas (Pemerintah Pusat), sebab kalau mengacu pada aturan diatas, tentunya aturan yang dibawahnya juga harus ikut, baik itu edaran, maupun Peraturan Gubernur atau Perda,” tegas Dambea.

Mantan Walikota Gorontalo ini memberikan contoh, banyak Perda yang dibuat DPRD Provinsi Gorontalo tidak disetujui oleh Kementerian karena dianggap berbeda atau bertentangan dengan Peraturan diatasnya atau Peraturan Pemerintah Pusat.

“Oleh karena itu, kalau namanya aturan itu tidak ada yang namanya kearifan lokal, jadi kacau Indonesia kalau begini, kalau Presiden punya aturan lain dan Gubernur serta Walikota dan Bupati juga punya aturan lain, cuma karena alasan Kearifan Lokal,” tegas Dambea.

“Kalau alasan Gubernur untuk melindungi rakyatnya, silahkan sajalah, tapi buat edaran jangan mengacu kepada aturan diatas, bahwa memang itu murni Kebijakan Gubernur sendiri, misalnya keputusan Forkopimda dengan nomor sekian, dan memang edaran tersebut murni kebijakan Gubernur dalam rangka untuk melindungi rakyatnya,” sambungnya lagi.

Menurut Dambea, setelah ia membaca beritanya Gubernur Gorontalo terkait PPKM, bahwa alasannya Gorontalo punya kearifan lokal dan dalam rangka melindungi rakyatnya, maka edaran Gubernur jangan mengacu kepada aturan yang diatas.

“Apalagi acuannya sudah dicabut, aturan itu pasti, bukan karena alasan Kearifan Lokal, sebab di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Gorontalo bukan Negara Bagian yang punya aturan sendiri, tapi kita adalah NKRI, maka harus mengacu kepada aturan yang lebih diatasnya,” kata Mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo ini.

“Kalau niat Gubernur untuk melindungi rakyatnya, maka jangan dasarnya edaran, sebaiknya Gubernur menggunakan kebijakan tersendiri. Oleh karena itu, saya harap Gubernur tidak boleh menyudutkan kiri kanan, tetapi lihatlah edaran juga ini punya kelemahan, apalagi dengan penjelasan Gubernur bahwa dasarnya karena Gorontalo punya Kearifan Lokal, tidak nyambung menurut saya,” tutup Adhan Dambea.

Hingga berita ini di turunkan, Gubernur Gorontalo tidak merespon saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

(0N4L/RF)

Baca Juga

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

IKLAN PROV/KAB/KOTA

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

IKLAN PENDIDIKAN

spot_img

IKLAN PARTAI

spot_img
spot_img

Pasang Iklan Disini

OTHER STORIES

KOMENTAR TERBARU

error: Content is protected !!