spot_img
4.6 C
New York
Kamis, Agustus 11, 2022
BerandaDaerahBoalemoDeswerd Zougira Dan Belasan Aktivis Minta Kapolda Gorontalo Ambil Alih Kasus Pengadaan...

Deswerd Zougira Dan Belasan Aktivis Minta Kapolda Gorontalo Ambil Alih Kasus Pengadaan Perahu Viber

Rekamfakta.com, Kota Gorontalo – Tanggal 09 Desember yang merupakan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang setiap tahun dilaksanakan, moment ini juga dimanfaatkan oleh Deswerd Zougira selaku Koordinator Gorontalo Coruption Watch (GCW) dan belasan Aktivis lainnya untuk menyuarakan dan membongkar semua dugaan kasus korupsi yang masih mandek atau terkatung-katung.

Bertempat di Rumah Makan Coffe Toffe yang berlokasi di Kota Gorontalo, belasan Aktivis mengadakan dialog dengan tema penanganan korupsi di Provinsi Gorontalo dengan para Insan Jurnalis yang ada di Bumi Serambi Madinah, Kamis (09/11/2021).

Salah satu kasus yang mereka soroti adalah dugaan korupsi Pengadaan Perahu Viber yang ada di Kabupaten Gorontalo yang sudah 2 tahun belum ada kepastian hukum, dan akhirnya mereka pada hari itu juga membuat surat untuk dikirimkan kepada Kapolda Gorontalo.

Dalam isi surat tersebut, Deswerd dan belasan Aktivis meminta agar Kapolda Gorontalo mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi Pengadaan Perahu Viber dari Polres Gorontalo dengan anggaran sebesar Rp. 4,1 miliar yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 dan tersebar di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo.

“Masalahnya, proses perencanaan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak ada gambar rencana kerja, tidak ada spesifikasi teknis, tidak ada rencana anggaran biaya. Seluruh dokumen perencanaan disusun oleh rekanan CV. Link Boats dan CV Tomini Boats yang masih satu pemilik, yang sekaligus juga sebagai Pelaksana,” ujar Deswerd dan di amini oleh belasan Aktivis lainnya.

Deswers juga menambahkan bahwa proses penunjukan pihak rekanan atau penyedia tidak sesuai prosedur karena tidak melalui proses tender, dan proses permintaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak sesuai ketentuan.IMG 20211210 WA0003

“Setiap desa yang mengajukan SPP tidak melampiri dokumen pendukung, tetapi hanya berdasarkan surat pernyataan bahwa pekerjaan telah rampung dan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo,” ungkap Deswerd.

Disamping itu juga, dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Gorontalo, terungkap bahwa dari setiap unit perahu, Kepala Desa menerima dana Rp. 5 juta yang disebut sebagai Dana Operasional. Kemudian, pembayaran perahu tidak langsung diserahkan oleh Desa kepada Rekanan, tetapi melalui seorang Aparat Desa.

“Kami meminta Kapolda Gorontalo mengambil alih penanganan kasus ini karena sudah cukup lama, untuk menegakkan hukum sekaligus menepis suara-suara sumbang di tengah masyarakat yang dapat merugikan institusi Kepolisian,” teriak mereka dengan kompak.

Adapun sejumlah Aktivis Anti Korupsi yang hadir antara lain yakni Adhan Dambea, selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Deswerd Zougira selaku Koordinator Gorontalo Corrupption Watch (GCW), Hirsam Gustiawan selaku Kongres Advokat Indonesia (KAI), Nixon Ahmad selaku LSM Yaphara, Umar Denco selaku LSM LAKRI, dan Dedy Idji selaku LBH Gorontalo.

(0N4L/RF)

Baca Juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Pasang Iklan Disini

OTHER STORIES

KOMENTAR TERBARU

error: Content is protected !!