Rekam Fakta, Provinsi Gorontalo – Barang bukti (BB) berupa uang tunai sebanyak 2,7 M milik Direktur PT. Mandala Putra Prima disita Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, Senin (20/03/2022).
Uang tersebut diduga hasil dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) tahun 2020 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Boalemo. Anggarannya sebesar 8,4 M, dengan pemenang proyek PT. Mandala putra prima
“Jadi, PT. Mandala Prima tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu kontrak selesai. Berdasarkan berita acara, Show Cause Meeting (SCM) tingkat I Nomor : 660/BA/SCM-I/41/XII/2020 PT. MANDALA PUTRA PRIMA bersama – sama dengan PPK dan Konsultan Pengawasan, per tanggal 30 Desember 2020, membuat berita acara kemajuan pekerjaan seolah – olah pekerjaan telah selesai 89 persen. Padahal, pekerjaan baru terealisasi 28.17 persen dan Deviasi 71.83 persen,” ucap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Joko Irianto.
Selain itu kata Kajati berdasarkan SP2D Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2022 pembayaran termin 50 persen dengan nilai sebesar 2.2 Miliar yang ditandatangani oleh kuasa BUD Kustodian Saksi Rasina Piu. Kemudian, berdasarkan SP2D Nomor 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2022 pembayaran termin 89 persen dengan nilai sebesar 3.2 Miliar yang ditandatangani oleh saksi AL selaku kuasa bendahara umum daerah arus kas. Dimana, kedua SP2D tersebut diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama.
“Telah terjadi perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 2.8 Miliar dari tersangka A.n Suyono selaku Direktur PT. Mandala Putra Prima,” tegas Kajati.
Kajati mengungkapkan, Pasal yang disangkakan dari kasus Tipikor ini Primair : Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 huruf b jo pasal 55 dengan ancaman hukuman singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda minimal 200 Juta, maksimal 1 Miliar.
“Tidak hanya itu, pasal yang disangkakan subsidair : pasal 3 jo pasal 18 huruf b jo pasal 55 dengan ancaman 20 tahun dan denda paling sedikit 50 Juta paling banyak 1 Miliar,” Tutup Joko.
Rachmad/RF
