spot_img
4.6 C
New York
Kamis, Agustus 11, 2022
BerandaKabupaten Biak NumforKetua DPP, DPD, Hingga DPC Pertuni Angkat Bicara Terkait Persoalan Di PSBN...

Ketua DPP, DPD, Hingga DPC Pertuni Angkat Bicara Terkait Persoalan Di PSBN Biak

Rekamfakta.com, Biak Numfor – Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) berikan tanggapan terkait persoalan yang dialami oleh Client Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Cendrawasi Biak.

Sebelumnya pada tanggal 15 Desember Media Rekamfakta.com menerbitkan berita terkait keluhan Client PSBN Biak yang kemudian Viral dan di rilis kembali oleh beberapa media Online seperti Humasnews.com, deklarasinews.com, Pelitaekspres.com, Suaramabes.com, TimeSulsel.com dan beberapa media lainnya.

Berita terkait :

Diberikan Makanan Basi Hingga Adanya Dugaan Tindak Kekerasan, Inilah Keluhan Client PSBN Biak

Ketika berita diterbitkan, berbagai pihak mulai merespon, banyak masyarakat Indonesia terkhusus yang berada di Provinsi Papua sangat menyayangkan persoalan yang terjadi dipanti tersebut.

Perhatian juga datang dari Komisi III DPRD Biak Numfor yang bertemu serta berdialog langsung dengan Client PSBN Biak sembari memberikan bantuan berupa makanan.

Sasa
Komisi III DPRD Biak Saat Mengunjungi Panti Sosial Bina Netra

Akhirnya dengan berbagai macam respon dari sejumlah pihak, berita pun sampai di Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawati, S.H.

Kepada Media Rekamfakta.com, Aria Indrawati melalui sambungan Via Whatsapp mengungkapkan sangat menyesalkan kejadian tersebut, dirinya juga mempertanyakan Kapasitas panti terkait pelatihan dan pendidikan dalam mengembangkan para client agar bisa membimbing mereka menjadi lebih sejahtera.

” Sebagai Ketua Umum Pertuni saya sangat menyesalkan kejadian tersebut, sebenarnya untuk apa panti itu dibuat dan harus di riview kembali, dipemberitaan sebelumnya kan disampaikan penghuni panti itu adalah tunanetra yang bekerjanya memijat dan jualan sapu, apakah tidak ada rencana atau niat untuk meningkatkan kapasitas mereka supaya secara kesejahteraan lebih baik, tidak hanya jualan sapu dan tidak hanya memijat, pasti mereka bisa melakukan yang lain-lain, apakah ini tidak pernah dilakukan oleh pihak panti”, ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa Papua adalah Provinsi yang dilengkapi dengan dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan anggaran yang begitu besar, ia kembali mempertanyakan apakah Pemerintah Provinsi Papua yang menaungi panti tersebut tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk penyandang tunanetra di wilayah Provinsi Papua.

” Menurut pemahaman saya sebagai warga negara Indonesia yang sering membaca pemberitaan, Provinsi Papua dilengkapi dengan dana Otonomi Khusus (Otsus), dan yang saya pahami itu dananya besar, apakah pemerintah Provinsi Papua yang menaungi panti ini tidak mengalokasikan dan yang cukup untuk penyandang tunanetra diwilayahnya ?, sehingga tunanetra disana hanya bisa bekerja mencari nafkah dengan menjual sapu dan memijat ” , Ungkap Ketum Pertuni

Ketum Pertuni ini kembali mempertanyakan dengan tegas tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Papua dalam mendidik mereka agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang terpelajar, dengan keterampilan yang unggul, dan bisa mencari nafkah dibidang-bidang lain yang tentunya dapat memberikan penghasilan lebih layak sebagai manusia.

” Bagaimana tanggung jawab pemerintah Papua dalam mendidik mereka sebagai rakyat yang terpelajar, memiliki keterampilan yang unggul, dan bisa mencari nafkah di bidang-bidang lain yang tentunya bisa memberikan penghasilan lebih layak kepada mereka sebagai manusia “, tegas Ketum Pertuni Aria Indrawati.

” selama ini mereka hanya ditampung dipanti dan diberikan makanan hanya Rp.20.000/hari, tentu saja saya sangat menyayangkan jika hal tersebut terjadi, ” Sambungnya.

Aria Indrawati menuturkan bahwa urusan tunanetra bukan hanya kewenangan Dinas Sosial Provinsi, melainkan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja.

” Kejadian ini menurut saya adalah pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi papua, tidak hanya Dinas Sosial Provinsi, kalau terkait dengan pendidikan berarti itu terkait dengan Dinas Pendidikan, bagaimana pendidikan para tunanetra dipanti ini, apakah tidak ada niat untuk meningkatkan para tunanetra untuk menjadi manusia-manusia yang lebih berpendidikan dan lebih baik, bagaimana dengan keterampilan kerjanya, ini terkait dengan Dinas Tenaga Kerja, Mereka mempunyai Balai Latihan Kerja, bagaimana Dinas Tenaga Kerjanya ? “, Tutur Aria Indrawati dengan penuh tanya.

Lanjut dirinya mengatakan kalau urusan penyandang disabilitas termasuk tunanetra hanya diserahkan kepada Dinas Sosial, hasilnya bisa seperti begini, mereka hanya ditampung, disantuni, tapi tidak diberdayakan.

” Kalau urusan penyandang disabilitas termasuk tunanetra hanya diserahkan kepada Dinas Sosial, yah begini jadinya, mereka hanya ditampung, disantuni, tapi tidak di berdayakan,” terangnya.

Dirinya kembali menegaskan bahwa ini adalah pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi Papua agar melaksanakan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Dirinya menghawatirkan jangan sampai Gubernur Papua belum sempat membaca Undang – Undang Disabilitas.

” Menurut saya ini adalah Pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi Papua agar melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, jangan sampai Gubernur Papua belum sempat membaca tentang Undang-Undang Disabilitas,” Tegas Ketum Pertuni

Dengan kejadian ini Ketua Umum Pertuni Aria Indrawati berharap Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin Oleh Gubernur untuk lebih sadar dan mulai menyadari bahwa mereka terikat dengan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga Papua yang penyandang disabilitas termasuk tunanetra yang sudah diatur didalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, ia juga berpesan agar Pemerintah Provinsi Papua harus segera menyusun rencana langkah – langkah agar implementasi dari Undang-Undang Disabilitas di Papua bisa mulai dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Sementara itu, Ketua Pertuni Provinsi Papua David A. Suwabra kepada rekamfakta menyampaikan, Pemerintah Provinsi harus melihat hal ini, terutama yang menaungi mereka yaitu Dinas Sosial Provinsi, agar tidak terjadi kecemburuan ekonomi sosial bagi setiap panti yang ada di Provinsi Papua.

” Pemerintah Provinsi Papua harus melihat hal ini, terutama Dinas Sosial Provinsi, agar tidak terjadi kecemburuan ekonomi sosial bagi setiap panti yang ada di Provinsi Papua”, Ucap David Suwabra

Dirinya juga menegaskan jika Pimpinan panti PSBN Biak tidak mampu mengelola panti , lebih baik jabatan tersebut diberikan kepada orang yang betul-betul mengerti dan memahami tentang jiwa sosial.

” Jika pimpinan panti PSBN Biak yang sekarang tidak mampu mengelola panti, lebih baik jabatan tersebut diberikan kepada orang yang betul-betul mengerti dan memahami jiwa sosial”, Ungkap David Suwabra dengan tegas.

Lebih lanjut, Ketua Pertuni Provinsi Papua David A. Suwabra juga memberikan pesan kepada para Client PSBN Biak untuk bersabar menghadapi cobaan ini, dirinya juga dengan tegas mengungkapkan akan memperjuangkan hak-hak yang menjadi kebutuhan dari Client PSBN Biak.

” Kepada adik-adik saya yang berada di Panti Sosial Bina Netra Biak untuk lebih bersabar menghadapi cobaan ini, kami pertuni akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak dan kebutuhan kalian” Ujarnya

Ditempat yang sama Ketua Pertuni Kabupaten Biak Numfor, Cosmos Sapiyuper mengungkapkan, ketika mendengar keluhan tersebut dirinya sangat sedih dan sangat menyayangkan kejadian tersebut.

” Saya sangat sedih bahkan saya menangis ketika mendengar keluhan dari mereka, saya jadi ikut merasakan apa yang mereka rasakan, karena mereka hampir setiap hari bersama saya”, ucap Ketua Pertuni Kabupaten Biak Numfor Sambil Menahan Tangis.

Ketua Pertuni Kabupaten Biak Numfor tersebut juga mengatakan bahwa dirinya sudah menanyakan langsung kepada para client binaan PSBN Biak mengenai keluhan mereka.

” Saya sudah bertemu sama adik-adik di panti tersebut, dan saya mendegar sendiri ketika mereka menceritakan keluhan mereka, hati saya sangat terpukul, dan tidak bisa menahan air mata, saya sudah seperti keluarga mereka sendiri, andaikan keluarga kalian dibegitukan apakah kalian hanya diam”, Tegas Cosmos dengan suara yang lantang sembari meneteskan air mata.

Terakhir dirinya mendesak agar pihak terkait segera mengganti Pimpinan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Cendrawasi Biak.

” Saya mendesak agar pihak terkait untuk secepatmya mengganti Pimpinan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Cendrawasi Biak”, Tutup Cosmos Sapiyuper Ketua Pertuni Kabupaten Biak Numfor.

Rachmad/RF

Baca Juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Pasang Iklan Disini

OTHER STORIES

KOMENTAR TERBARU

error: Content is protected !!