‎329 Honorer Non-Database Datangi Adhan, Ungkap 15 Tahun Ketidakjelasan Status

‎Rekam Fakta, Gorontalo – Sejumlah tenaga honorer non-database Pemerintah Provinsi Gorontalo mendatangi Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, pada Ahad (30/11/2025) malam. Kedatangan mereka merupakan luapan keresahan panjang yang tak kunjung menemukan kejelasan, bahkan sebagian sudah mengabdi hingga 15 tahun namun tetap tanpa status pasti—sementara para murid mereka kini justru telah menjadi ASN.
‎
‎Sebelumnya, mereka berkali-kali mencoba memperjuangkan nasib melalui Pemprov Gorontalo, bahkan harus ke Jakarta menemui KemenPAN-RB dan BKN. Namun semua upaya itu nihil.
‎Mereka tersisih sejak pendataan 2022 karena alasan penempatan di sekolah swasta tidak terhubung dengan sistem nasional—padahal mereka menerima SK Pemprov dan digaji melalui APBD.
‎
‎“Kami tereliminasi di pendataan, tidak bisa ikut seleksi. Saat ada formasi tambahan pun, itu hanya untuk yang sudah masuk database,” ungkap salah satu guru dalam pertemuan tersebut.
‎
‎Situasi makin berat ketika pada 2023 pemerintah pusat memberi ruang bagi daerah untuk mengusulkan formasi PPPK. Namun, Pemprov Gorontalo tidak mengajukan formasi sama sekali, sehingga kesempatan kembali hilang.
‎Menjelang akhir 2024, formasi tambahan yang dibuka juga terbatas untuk tenaga yang sudah berada dalam database nasional. Jika SK mereka tidak diperpanjang pada 2026, para guru terancam kehilangan seluruh sumber penghasilan.
‎
‎Mendengar keluhan itu, Adhan mengaku terkejut dan menyayangkan minimnya keberpihakan Pemprov Gorontalo terhadap para “oemar bakri” tersebut. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat sekitar 329 honorer non-database yang tersebar di enam kabupaten/kota.
‎
‎“Nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka berjuang sejak 2017, bahkan ada yang sudah 15 tahun,” kata Adhan.
‎
‎Ia juga mengajak para bupati di seluruh wilayah Gorontalo untuk ikut memperjuangkan nasib ratusan honorer tersebut.
‎
‎Dalam waktu dekat, Adhan berencana bertemu langsung dengan Kepala BKN guna memperjuangkan agar para honorer non-database itu bisa terakomodir, setidaknya dalam skema PPPK paruh waktu.
‎
‎Para perwakilan honorer tampak lega mendengar komitmen tersebut. Bahkan muncul suara sumbang yang menyebut, “andai Gubernur punya kepedulian seperti Wali Kota.”
‎
‎Di akhir pertemuan, Adhan menegaskan agar tidak ada pihak sekolah maupun dinas yang memarahi guru-guru yang datang mengadu.
‎
‎“Mereka memperjuangkan nasib keluarga mereka. Tidak pantas dimarahi, justru harus dibantu,” tegasnya.
‎
‎***