Rekamfakta.com, Kabupaten Gorontalo Utara – Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu memimpin rapat pembahasan struktur Organisasi RS. Zus, yang di dampingi Asisten Pemerintahan, Kesra, OPD terkait, Direktur RS. Zus dan jajarannya, bertepat di Ruang Kerja Wakil Bupati, Kamis, (07/01/2021)
Dalam pertemuan itu Ia menyampaikan ada beberapa point yang dibahas terkait status RS. Zus.
“Status RS. Zus hari ini, ada sembilan point yang dihasilkan dalam pertemuan ini, yang melibatkan semua pihak terkait, dalam hal ini Asisten I yang mewilayahi soal kesehatan, dari RS. Zus juga hadir, dan semua yang terkait,” kata Thariq
Dirinya menambahkan, dari sembilan point ada hal yang paling mendasar
“Dari sembilan pembahasan itu yang paling utama, kita telah menetapkan empat hal yang mendasar,” tambahnya
Lanjut Thariq, menjelaskan empat point medasar dalam pembahasan itu
“Pertama, melakukan audit internal, yang akan dilakukan oleh inspektorat, Kedua, mempercepat Ranperbub UPTB, Ketiga, mempercepat pengurusan izin RS., Keempat, perampungan kajian BLU, RS sebagai badan layanan masyarakat umum daerah,” lanjut Thariq
Ditambahkannya lagi, dari empat point utama itu masih ada lima point lagi berkaitan dengan kesiapan masing-masing OPD
“Itu empat point utama, tapi diluar itu masih ada lima point lagi yang berkaitan dengan kesiapan masing-masing OPD, yaitu pada Selasa depan akan dilakukan rapat evaluasi, tindak lanjut dari capaian rapat hari ini.” tambah Thariq
Dirinya kembali menegaskan, untuk pertemuan ini bukan rapat begitu saja, tapi akan ada tidak lanjut
“Jadi, tidak hanya rapat begitu saja, tapi Minggu depan akan ada rapat lagi, untuk melihat progres dari empat point tadi, yaitu pengurusan izin, IMB dan lain-lain, kajian naskah akademik dari Ranperbub, begitu juga dengan menuju BLUD,” tegas Wabub Thariq
Terakhir, ia berharap soal Rumah Sakit jangan dilihat RS otonom mengurus dirinya, akan tetapi menjadi bagian tanggungjawab Pemerintah
“Harapan saya, soal Rumah Sakit jangan dilihat RS otonom mengurus dirinya, akan tetapi merupakan masalah pemerintah daerah, karena berkaitan dengan urusan wajib dasar Pemerintah daerah.” Tutup Thariq. RF02
