Rekamfakta.com, Nasional – Jakarta, Dalam posisi sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Rachmat mengatakan, untuk memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah dalam menghadapi penanganan Covid-19 dan dampak ekonominya, Ia meminta agar pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020.
“Sejumlah target atau asumsi penyusunan APBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya yang besar untuk penanganan wabah Convid-19. Oleh karena itu, perubahan atau revisi terhadap APBN 2020 harus dilakukan, dan ini harus dilakukan sesegera mungkin. DPR tentu akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah,” kata Rachmat Gobel.
APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 antara lain menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.528,8 triliun. Dengan demikian defisit direncanakan sebesar Rp 307,2 triliun.
BERITA POPULER
Soal Pencegahan Virus Corona, Nanang Latif : Meminta Ketua Satgas Diganti
Kapolres Gorontalo Minta Masyarakat Patuhi Maklumat Kapolri
Sikap DPD PDIP Gorontalo, Terkait Dugaan “Alegnya” Tertangkap Narkoba
Kombes Rinto Prastowo Berharap Masyarakat Patuhi Maklumat Kapolri Untuk Kepentingan Bersama
Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi antara lain pertumbuhan PDB 5,3%, inflasi 3,1%, dan nilai tukar rupiah 14.000 per dollar AS.
“Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, revisi APBN 2020 tentu tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara, yang lebih penting itu adalah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.
“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran Covid-19 pada masyarakat dan dampaknya ekonominya, terutama terhadap masyrakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” katanya.
Langkah penanganan Covid-19 dipastikan akan menekan pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada lapangan kerja dan penghasilan masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, skenario terburuk bisa terjadi jika wabah Covid-19 berlangsung dalam waktu lama, 3 bulan-6 bulan, perdagangan internasional bisa turun di bawah 30%, maka skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 2,5%, bahkan bisa 0%.
Menurut Rachmat, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk itu agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan terhadap kehidupan bangsa ini.
“Saatnya kita bekerja cepat dan bersinergi menghadapi situasi sulit ini. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat, untuk itu pemerintah dituntut memberi arah dan tindakan yang tegas,” katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas penanganan Convid-19, Presiden Joko Widodo telah membentuk Gugus Tuga Penanganan Corona yang dipimpin oleh Ketua Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo. Berdasarkan data terakhir, masyarakat yang positif terserang virus ini terdeteksi sudah menyebar ke 20 provinsi. Berdasarkan data dari situs resmi yang dilansir BNPB, per Senin (23/03) pukul 12.00 WIB, total yang sudah positif terjangkit Corona mencapai 579 orang atau meningkat 65 orang dibandingkan data Minggu (22/03) dimana juga yang positif baru mencapai 514 orang, 29 orang dinyatakan sembuh, dan 48 meninggal.
Untuk mempercepat penanganan penyebaran Covid-19, pemerintah juga akan mendatangkan 1 juta alat rapid test yang akan dibagikan ke berbagai daerah.
Alat ini diharapkan mampu mempercepat pendeteksian masyarakat yang sudah tertular Covid-19.
Sementara itu, dari pasar keuangan dilaporkan perkembangan penyebaran Covid-19 telah membuat panik sejumlah pelaku pasar sehingga nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) terus mengalami tekanan Rachmat Gobel Ajukan revisi APBN untuk hadapi Covid-19.
Dalam posisi sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Rachmat mengatakan, untuk memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah dalam menghadapi penanganan Covid-19 dan dampak ekonominya, Ia meminta agar pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020.
“Sejumlah target atau asumsi penyusunan APBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya yang besar untuk penanganan wabah Convid-19. Oleh karena itu, perubahan atau revisi terhadap APBN 2020 harus dilakukan, dan ini harus dilakukan sesegera mungkin. DPR tentu akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah,” kata Rachmat Gobel.
APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 antara lain menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.528,8 triliun. Dengan demikian defisit direncanakan sebesar Rp 307,2 triliun. Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi antara lain pertumbuhan PDB 5,3%, inflasi 3,1%, dan nilai tukar rupiah 14.000 per dollar AS.
“Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, revisi APBN 2020 tentu tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara, yang lebih penting itu adalah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.
“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran Covid-19 pada masyarakat dan dampaknya ekonominya, terutama terhadap masyrakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” katanya.
Langkah penanganan Covid-19 dipastikan akan menekan pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada lapangan kerja dan penghasilan masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, skenario terburuk bisa terjadi jika wabah Covid-19 berlangsung dalam waktu lama, 3 bulan-6 bulan, perdagangan internasional bisa turun di bawah 30%, maka skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 2,5%, bahkan bisa 0%.
Menurut Rachmat, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk itu agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan terhadap kehidupan bangsa ini. “Saatnya kita bekerja cepat dan bersinergi menghadapi situasi sulit ini. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat, untuk itu pemerintah dituntut memberi arah dan tindakan yang tegas,” katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas penanganan Convid-19, Presiden Joko Widodo telah membentuk Gugus Tuga Penanganan Corona yang dipimpin oleh Ketua Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo. Berdasarkan data terakhir, masyarakat yang positif terserang virus ini terdeteksi sudah menyebar ke 20 provinsi. Berdasarkan data dari situs resmi yang dilansir BNPB, per Senin (23/03) pukul 12.00 WIB, total yang sudah positif terjangkit Corona mencapai 579 orang atau meningkat 65 orang dibandingkan data Minggu (22/03) dimana juga yang positif baru mencapai 514 orang, 29 orang dinyatakan sembuh, dan 48 meninggal.
Untuk mempercepat penanganan penyebaran Covid-19, pemerintah juga akan mendatangkan 1 juta alat rapid test yang akan dibagikan ke berbagai daerah. Alat ini diharapkan mampu mempercepat pendeteksian masyarakat yang sudah tertular Covid-19.
Sementara itu, dari pasar keuangan dilaporkan perkembangan penyebaran Covid-19 telah membuat panik sejumlah pelaku pasar sehingga nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) terus mengalami tekanan. Pada penutupan perdagangan pasar spot Senin 923/3), nilai tukar rupiah sudah berada di posisi 16.550 per dollar AS atau melemah 4,09% dibandingkan penutupan pasar pada akhir pekan lalu (Jumat 20/3) di posisi 15.913 per dollar AS.
Dari bursa efek dilaporkan, setelah sempat menguat pada sesi pembukaan, akhir IHSG kembali melemah dan ditutup di level 3.989 atau anjlok 4,9% dibandingkan penutupan bursa pada akhir pekan lalu di level 4.194 . Ini berarti, dalam satu pekan terakhir IHSG telah mengalami penurunan sekitar 14,2% dan berada di posisi terendah dalam 7 tahun terakhir atau sejak 2013.
Dampak perlambatan ekonomi akibat virus Corona juga telah menyebabkan menurunnya realiassi penerimaan pajak. Menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir Februari lalu, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 152,9 triliun atau lebih rendah 5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan terutama dialami pada penerimaan PPh MIgas yang baru mencapai Rp 6,6 triliun atau turun 36,8% dibandingkan tahun lalu.
Pada penutupan perdagangan pasar spot Senin 923/3), nilai tukar rupiah sudah berada di posisi 16.550 per dollar AS atau melemah 4,09% dibandingkan penutupan pasar pada akhir pekan lalu (Jumat 20/3) di posisi 15.913 per dollar AS.
Dari bursa efek dilaporkan, setelah sempat menguat pada sesi pembukaan, akhir IHSG kembali melemah dan ditutup di level 3.989 atau anjlok 4,9% dibandingkan penutupan bursa pada akhir pekan lalu di level 4.194
Ini berarti, dalam satu pekan terakhir IHSG telah mengalami penurunan sekitar 14,2% dan berada di posisi terendah dalam 7 tahun terakhir atau sejak 2013.
Dampak perlambatan ekonomi akibat virus Corona juga telah menyebabkan menurunnya realiassi penerimaan pajak.
Menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir Februari lalu, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 152,9 triliun atau lebih rendah 5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan terutama dialami pada penerimaan PPh MIgas yang baru mencapai Rp 6,6 triliun atau turun 36,8% dibandingkan tahun lalu. (0N4L/RF)
