Rekamfakta.com, Kota Gorontalo – Dalam hitungan hari, rakyat Indonesia akan merayakan hari Kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke – 76. Sesuai yang ditetapkan Pemerintah pusat bahwa tema utama untuk HUT RI ke-76 Tahun ini ialah “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.
Dimasa pandemi sekarang, begitu banyak harapan dan doa yang dipanjatkan kepada bangsa ini, harapan akan keberhasilan dari semua hal yang ingin dicapai, hingga doa yang bertujuan agar momen kemerdekaan indonesia bisa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Termasuk dunia pendidikan, dalam menyongsong HUT RI KE-76, dua guru di Provinsi Gorontalo yang juga pimpinan disekolahya ini memberikan pernyataan mengenai harapan guru kepada pemerintah ditengah pandemi. Wahyudin Humonggio, S.Pd., M.Ed, MA TESOL. Dipl. App. Ling. Kepala Sekolah SMA N 7 Prasetya Gorontalo dan Normawati Yassin, S.Pd. Kepala Sekolah SD N 9 Kota Barat, Kota Gorontalo.
Kepada media Rekam Fakta, Wahyudin Selaku Kepala Sekolah SMA N 7 Prasetya Gorontalo mengatakan bahwa penanganan pendidikan dimasa pandemi ini harus perlu diperbaiki, menurutnya efektifitas pembelajaran daring itu sangat rendah, hal itu disebabkan karena guru tidak siap secara psikologi, mental dan juga skilnya.
“ Pola pembelajaran jarak jauh sekarang ini adalah sesuatu yang baru bagi sebagian besar guru, saya secara pribadi menilai bahwa efektifitas pembelajaran daring itu sangat rendah, disebabkan karena guru tidak siap secara psikologi secara mental dan juga skilnya, ” Tuturnya
Wahyudin juga menambahkan, selama pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, para guru harus sering diberi pelatihan secara continue dan reguler tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran secara daring agar mutu pendidikan ikut membaik.
“ Jadi kalau misalnya para guru itu diberi pelatihan secara continue dan reguler tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran secara daring saya kira mutu pendidikan akan ikut membaik, ” Terangya
Dirinya pun berharap peluncuran dana dari pemerintah untuk membantu pulsa data kepada siswa yang kurang mampu terus berlanjut, kalau perlu ditingkatkan. Hal itu dikarenakan masih banyak siswa kurang mampu yang tidak mempunyai handphone.
Ditempat yang berbeda, Kepala Sekolah SDN 9 Kota Barat, Kota Gorontalo Normawati Yassin mengatakan, kami sebagai insan pendidikan sangat merindukan situsasi pembelajaran seperti dulu, dirinya berharap agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu harus segera diadakan walaupun hanya secara terbatas.
“ Saya sangat berharap agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka walaupun hanya secara terbatas segera di mulai, berhubung desakan orang tua yang dimana mereka merasa sangat kesulitan dengan keinginan anak-anak yang minat belajarnya sudah sangat turun drastis, ” Ujar Norma
Normawati juga mengatakan, kecanggihan teknologi tidak bisa menggantikan sosok seorang guru dalam pembentukan karakter anak, dirinya berharap pembahasan terkait pembelajaran tatap muka harus segera direalisasikan, karena ini menyangkut kompetensi yang dimiliki siswanya
“ Yang duduk di bangku kelas 1 sekarang sudah naik ke kelas 2, kasian mereka selama ini belum pernah merasakan pembelajaran dibangku sekolah, sedangkan orang tua mereka belum tentu bisa punya banyak waktu untuk memberikan mereka pembelajaran, mereka masih sangat kecil, saya sangat khawatir dengan kompetensi mereka.” Imbuh Kepsek sekolah dasar itu.
Dilansir dari website resmi kemdikbud.go.id, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi Covid-19. Salah satu alasan pertimbangan akan diberlakukannya PTM adalah adanya dampak sosial negatif bagi peserta didik yang kesulitan menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dampak sosial negatif tersebut antara lain penurunan capaian belajar (learning loss), peserta didik yang putus sekolah, hingga kekerasan pada anak. Hal tersebut diungkapkan Mendikbud pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Mendikbud mengatakan, pertimbangan kebijakan PTM ini juga untuk merespons masyarakat (murid, guru, orang tua, pengamat pendidikan, dan pengamat sosial) yang sudah mengharapkan dimulainya PTM. “Indonesia adalah satu dari empat negara di kawasan Asia Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya atau hampir 85 persen sudah menggunakan pembelajaran tatap muka,” kata Mendikbud.
Ia menjelaskan, PTM terbatas perlu diakselerasi dengan mengombinasikan metode PJJ agar dapat tetap memenuhi protokol kesehatan. “Setelah mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan divaksin dosis kedua dan selambatnya tahun ajaran baru, satuan pendidikan diwajibkan untuk memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka terbatas,” tuturnya. Ia juga menegaskan, orang tua/wali dapat memutuskan bagi anaknya untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. “Kedua opsi tersebut harus tersedia,” ujarnya.
Mendikbud menuturkan, saat ini di seluruh dunia belum tersedia vaksin untuk anak, namun banyak negara yang sudah melakukan PTM dengan aman. Karena itu ia sangat mengharapkan peran aktif kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk memastikan pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan dengan aman. Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan PTM.
Selanjutkan Kemendikbud akan membahas lebih detail mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas bersama tiga kementerian terkait, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Rencananya kebijakan ini akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.
RF/Rachmad
