Rekamfakta.com, Kabupaten Gorontalo – Sambangi Kantor Bupati dan Bank BRI Cabang Limboto, Massa Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD), dengan tegas menyuarakan terkait adanya dugaan monopoli Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Sembako. (Kamis,24/06/2021)
Mereka pun menduga kuat adanya penyalahgunaan wewenang didalam hal tersebut. Sehingganya massa aksi mendesak dan meminta Pemda Kabgor agar mengganti Bank Rakyat Indonesi (BRI) sebagai bank penyalur dalam program BPNT, kemudian meminta untuk menyelidiki dan menindak tegas siapakah Oknum-oknum yang terlibat.
Dalam orasinya, salah seorang orator aksi Taufik Buhungo menyampaikan bahwa masih ada beberapa bahan yang tidak berkualitas dan didapat berbau busuk, dan meminta penyaluran bantuan untuk KPM (keluarga penerima manfaat) di perhatikan.
“Apa yang menjadi kendala pemerintah daerah takut mengganti bank penyalur, apakah pemerintah daerah ada hutang, kami juga meminta para pendamping dan siapa saja yang bermain dalam bansos BPNT untuk diberi sanksi.” Teriak Taufik
Berita Terkait :
https://rekamfakta.com/2021/06/23/rahmat-mamonto-tegaskan-ammpd-tetap-gelar-aksi-meski-polda-gorontalo-tak-beri-izin/
Dihadapan Sekretaris Daerah Kabgor, Koordinator aksi, Rahmat Mamonto juga menyampaikan, bahwa Bank penyalur untuk program BPNT saat ini harus diganti, karena ada beberapa E-Warung yang tidak sesuai ketentuan didalam Pedoman Umum (Pedum) bahkan Permensos beroperasi.
“Kami minta juga untuk pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Satgas Bansos, tegas pada Oknum-oknum yang bermain dalam program BPNT ini, Jangan sampai yang seharusnya mendampingi dan yang mengevaluasi serta memonitoring program tapi mengambil keuntungan didalamnya,” Tegas Rahmat
Menanggapi tuntutan massa aksi, Sekretaris Daerah Hadijah U. Tayeb, Jika selama ini pemerintah terus melakukan koordinasi terutama untuk program BPNT. Ia juga berterimakasih atas kritikan dan masukan dari masa aksi yang tentunya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi program BPNT.
“Kami pemerintah daerah selalu mengkoordinasikan untuk program BPNT, untuk masyarakat yang menerima bantuan tidak sesuai atau busuk tolong sampaikan datanya pada kami. Nanti akan kami telusuri E-Warong mana saja itu,” ujarnya
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa “Pak Bupati sudah tegaskan untuk program BPNT saat ini harus mengambil pangan lokal yang berkualitas, untuk Kabupaten sendiri sudah disepakati untuk beras kita mengambil medium. Untuk bank Himbara bukan kewenangan pemerintah daerah karena selama ini dana langsung ke KPM itu sendiri,” Lanjut Hadijah
Hadijah juga memperingati para E-Warong yang didalamnya ada pemasok agar melakukan yang terbaik dan menjaga kualitas bahan pokok BPNT.
“Kami ingin tegaskan, tolong para pemasok untuk memperhatikan kualitas yang akan di salurkan, karena kami tidak menentukan suplier. Jika kami temukan ada yang menyalurkan tidak sesuai akan kami tindaki,” Ungkap Hadijah.
Di tempat terpisah, Kepala Cabang BRI Limboto, I Ketut Prastika, saat dikonfirmasi terkait dari tuntutan masa aksi, Ia menjelaskan bawa sebagai Bank yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan program BPNT ke KPM, fungsi kami hanya dua yaitu sebagai penyalur dan menyediakan agen bank.
“ Kami tegaskan bahwa fungsi kami hanya sebagai Bank penyalur untuk program BPNT dan yang kedua sebagai penyedia mesin ADC atau mesin gesek untuk E-warong, selebihnya sudah merupakan kewenagan dinas terkait.” Pungkas I Ketut.
RF/Rachmad
