‎PERMAHI Komisariat NU Gorontalo Dukung Langkah Dini Lawan Praktik Calo P3K

‎Rekam Fakta, Gorontalo — Langkah politik dan moral yang diambil oleh Dheninda Chaerunnisa (Dini) mendapat dukungan penuh dari PERMAHI Komisariat NU Gorontalo. Bagi organisasi mahasiswa hukum ini, tindakan Dini adalah bentuk nyata dari keberanian dan integritas seorang wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik, terutama dalam isu rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang kini ramai menjadi perhatian publik.
‎
‎Menurut PERMAHI, langkah Dini tidak sekadar kritik politik, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral dalam memastikan proses rekrutmen aparatur negara berlangsung bersih dan bebas dari praktik jual-beli jabatan.
‎
‎“Kita harus jujur mengakui bahwa praktik percaloan dalam rekrutmen aparatur bukanlah hal baru. Ia adalah penyakit lama yang terus hidup karena adanya kolusi, ketakutan masyarakat untuk bersuara, dan sikap diam pejabat yang menikmati keuntungan dari sistem yang korup. Langkah Dini untuk menentang praktik itu adalah tindakan yang patut diapresiasi, bukan dicurigai,” tegas Faisal Moha, Pj. Ketua Komisariat PERMAHI UNUGO, dalam pernyataan resminya.
‎
‎Sebagai mahasiswa hukum, lanjut Faisal, fungsi pengawasan legislatif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek etis dan moral. Karena itu, ketika Dini mengingatkan adanya potensi praktik curang, ia sesungguhnya sedang menjalankan fungsi moral DPRD untuk menjaga transparansi dan integritas kebijakan publik.
‎
‎PERMAHI menilai bahwa upaya sebagian pihak memframing pernyataan Dini secara negatif merupakan bentuk serangan terhadap perempuan yang kritis dan berani. Potongan video yang sengaja dipelintir untuk membentuk opini publik disebut sebagai praktik tidak sehat yang melemahkan semangat perlawanan terhadap kejahatan birokrasi.
‎
‎“Kami menolak segala bentuk manipulasi opini yang bertujuan membungkam suara kebenaran. Kritik masyarakat memang perlu dihargai, tetapi harus dibangun di atas data, etika, dan konteks yang benar, bukan atas dasar sentimen dan provokasi politik,” ujar Faisal.
‎
‎Sikap Dini, kata Faisal, sejalan dengan semangat hukum progresif, di mana hukum dan kekuasaan harus berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada segelintir elite yang memanfaatkan jabatan untuk memperdagangkan kekuasaan publik. Dalam konteks rekrutmen P3K, praktik percaloan bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga mencederai prinsip meritokrasi yang diatur dalam sistem kepegawaian nasional.
‎
‎PERMAHI juga mengajak seluruh elemen masyarakat Gorontalo Utara untuk tidak mudah terprovokasi oleh framing media sosial atau isu yang dibangun demi kepentingan politik jangka pendek. Mereka menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal siapa yang suka atau tidak suka kepada Dini, melainkan tentang bagaimana menjaga agar proses rekrutmen aparatur tetap bersih dan profesional.
‎
‎“Persoalan ini menyangkut masa depan tata kelola birokrasi kita. Jika praktik percaloan dibiarkan, maka keadilan sosial akan semakin jauh dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesempatan secara jujur dan terbuka,” lanjut Faisal.
‎
‎Menutup pernyataannya, Faisal Moha menegaskan dukungan PERMAHI Komisariat NU Gorontalo terhadap setiap upaya membongkar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia menilai Dini telah menunjukkan integritas moral dan komitmen publik yang layak dicontoh oleh pejabat lainnya.
‎
‎“Kami tidak melihat Dini sebagai politisi biasa, tetapi sebagai simbol keberanian perempuan Gorontalo yang memilih berpihak pada kebenaran, bukan pada kepentingan,” tutup Faisal Moha, Pj. Ketua Komisariat PERMAHI UNUGO.
‎
‎***