‎APTRI Gorontalo Temui Mentan, Protes Ketimpangan Harga Tebu oleh PT PG Gorontalo

Rekam Fakta, Jakarta – Sejumlah petani tebu asal Gorontalo yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) mendatangi Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi terkait ketimpangan harga yang diberlakukan oleh pabrik gula di Gorontalo.
‎
‎Dalam rombongan tersebut hadir Ketua DPC APTRI Kabupaten Gorontalo, Heri Purnomo, APTRI Kabupaten Boalemo, Yatbanar, Ketua Kelompok Petani Agus Ilhami Putra, serta tokoh masyarakat lainnya. Turut mendampingi, Bupati Boalemo Rum Pagau, Wakil Bupati Gorontalo Tonny Yunus, pimpinan pesantren dan tokoh NU di Gorontalo, yakni Ahmad Masduki, Abdullah Aniq Nawawi, serta Dahlan Usman.
‎
‎Rombongan petani diterima langsung oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelum kemudian diarahkan bertemu Plt. Dirjen Perkebunan, Dr. Abdul Roni Angkat, bersama jajaran hukum, perizinan, dan humas Kementan. Pertemuan berlangsung di Kantor Ditjen Perkebunan pada Senin, 22 September 2025.
‎
‎Dalam pertemuan itu, para petani menegaskan agar pemerintah menegakkan harga pokok pembelian (HPP) tebu sebesar Rp660.000 per ton pada rendemen 7 persen, sesuai Surat B-853/KB.110/E/07/2025 tentang Revisi Sistem Pembelian Tebu (SPT) Tahun 2025, dan diberlakukan sejak Januari 2025.
‎
‎“Kami minta keadilan, agar koreksi harga Rp660 diberlakukan sejak awal tahun. Selama ini kami merasa dipermainkan PT PG Gorontalo yang tidak menepati kesepakatan sebelumnya,” tegas Heri Purnomo.
‎
‎Heri juga menyampaikan apresiasi kepada Mentan Amran Sulaiman yang langsung menugaskan jajaran Dirjen Perkebunan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Kami mengapresiasi langkah konkret Pak Menteri dan Pak Dirjen. Dalam waktu dekat Pak Dirjen akan turun ke Gorontalo untuk bertemu pihak perusahaan PT PG Gorontalo,” ujarnya.
‎
‎Menariknya, Heri menegaskan tidak ada satupun perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang hadir dalam pertemuan itu. “Yang hadir hanya dari Pemkab Gorontalo dan Pemkab Boalemo. Kami dari APTRI datang ke sini murni menggunakan anggaran pribadi, bukan dibiayai pemerintah,” tandasnya.
‎
‎***