Rekam Fakta, Gorontalo – Para tenaga honorer Non-Database Provinsi Gorontalo akhirnya mendapat kesempatan langka. Untuk pertama kalinya, mereka bisa menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapan Gubernur Gusnar Ismail, Jumat (26/9).
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rusli W. Nusi, serta Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili. Kehadiran dua pejabat kunci tersebut menambah bobot forum, sekaligus membuka ruang dialog yang selama ini hanya menjadi harapan.
Dalam forum itu, pemerintah provinsi memaparkan tiga komitmen penting. Pertama, honorer Non-Database akan diusulkan kembali ke KemenPAN-RB. Alasannya, sebagian besar sudah mengikuti sertifikasi PPG, memiliki masa pengabdian panjang, dan berhak atas afirmasi khusus—terutama bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun.
Kedua, pemerintah berjanji memperjuangkan relaksasi batas usia seleksi CPNS 2026. Komitmen ini disebut sebagai penghargaan terhadap loyalitas para honorer, meski secara reguler aturan usia tidak memberi ruang.
Ketiga, pemerintah memastikan gaji tertunda sejak Juli hingga September 2025 akan dibayarkan penuh pada Oktober mendatang. Sebuah janji sederhana, namun sangat berarti bagi honorer yang sudah berbulan-bulan menunggu hak mereka.
Namun pasca pertemuan, salah satu perwakilan honorer memberikan penjelasan, dengan nada harap, mereka menolak larut dalam euforia janji. “Kami sangat berharap, ini bukan sekadar janji politik atau formalitas audiensi. Kami membutuhkan langkah nyata dan keberpihakan yang jelas dari pemerintah. Kami tidak ingin terus berada di ketidakpastian,” jelas perwakilan honorer.
Meski begitu, apresiasi tetap diberikan kepada Gubernur. Para honorer mengakui bahwa ruang dialog ini adalah langkah awal yang baik. “Kami mengapresiasi Bapak Gubernur yang telah membuka ruang dialog dan mendengarkan suara kami. Tapi ke depan, kami menunggu bukti, bukan sekadar janji,” Tandasnya.
***
