Opini||Oleh : Moh. Dicki Modanggu
Tulisan ini saya buat untuk negara.
Kamis, 28 Mei 2026, penulis baru saja melakukan pembersihan rumahnya sendiri akibat banjir yang kembali menghantam Kecamatan Biau. Hari ini terlihat beberapa anggota Polri dan TNI datang membantu membersihkan rumah warga. Bantuan itu tentu patut dihargai sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan di tengah penderitaan masyarakat.
Namun, penulis merasa perlu mengajarkan kembali budaya membaca kepada elit-elit penguasa. Sebab penulis mulai merasa bahwa penderitaan rakyat hari ini hanya dijadikan latar untuk legitimasi kekuasaan oleh mereka yang duduk nyaman di bangku pemerintahan.
Entah tulisan ini dibaca atau tidak, setidaknya penulis telah berupaya memberi pendidikan bahwa rakyat tidak diam. Rakyat melihat. Rakyat mendengar. Dan rakyat mengingat.
Ini bukan pertama kalinya penulis bersuara. Hampir setiap tahun penulis membuat tulisan, berita, dan keluhan tentang keadaan masyarakat Kecamatan Biau. Namun seperti biasa, suara rakyat hanya terdengar penting ketika kamera menyala dan air sedang tinggi-tingginya.
Padahal masyarakat tidak meminta hal yang mewah. Mereka hanya ingin hidup tenang di rumahnya sendiri.
Provinsi Gorontalo hari ini dipimpin oleh Gusnar Ismail. Sementara Kabupaten Gorontalo Utara dipimpin oleh Thariq Modanggu, sosok yang dikenal luas sebagai intelektual, akademisi, dosen, kader HMI, dan salah satu tokoh penting dalam sejarah berdirinya Gorontalo Utara.
Penulis bahkan membaca karya-karya beliau yang berbicara mengenai penderitaan manusia dan kegelisahan sosial, yang merefleksikan hubungan kekuasaan dan realitas rakyat, hingga tulisan-tulisan yang mengajak manusia berpikir kritis terhadap keadaan sosial di sekitarnya.
Karena itulah penulis mulai bingung.
Bagaimana mungkin begitu banyak gagasan besar lahir dari buku-buku itu, tetapi rakyat masih hidup dalam ketakutan yang sama setiap tahun?
Bagaimana mungkin negara yang dipimpin oleh orang-orang terdidik justru gagal menghadirkan rasa aman bagi masyarakatnya sendiri?
Keraguan mulai datang. Keinginan untuk mengatakan bahwa semua itu hanya berhenti sebagai kata-kata mulai tumbuh.
Amanah undang-undang untuk melindungi masyarakat dari ancaman, melakukan mitigasi, dan menjamin keselamatan rakyat seolah tidak pernah benar-benar dibaca di Kecamatan Biau.
Padahal, Karl Marx pernah mengatakan bahwa kesadaran paling sederhana manusia adalah kesadaran indrawi: melihat dan mendengar. Maka mustahil rasanya jika gubernur, bupati, dinas PU, dan seluruh lembaga terkait tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak membaca penderitaan rakyat yang terus berulang di tanah ini.
Mari masuk lebih dalam.
Banjir besar mulai menghantam hampir seluruh rumah masyarakat Kecamatan Biau sejak tahun 2023, lalu kembali pada 2024, 2025, dan kini kembali lagi pada Selasa, 26 Mei 2026.
Empat tahun.
Empat tahun rakyat hidup dalam kecemasan yang sama. Empat tahun rakyat tidur dengan rasa takut setiap kali hujan turun. Empat tahun anak-anak melihat orang tuanya menyelamatkan barang di tengah malam. Dan selama itu pula solusi nyata tidak pernah benar-benar hadir.
Setelah banjir surut, kayu-kayu besar berserakan di tengah permukiman warga. Masyarakat menduga kayu itu berasal dari aktivitas illegal logging di wilayah hulu. Belum lagi persoalan tanggul dan penahan air yang sampai hari ini belum mampu memberikan perlindungan yang layak kepada masyarakat.
Sebenarnya bukan tugas rakyat untuk menyelidiki penyebab banjir. Negara memiliki dinas, anggaran, aparat, dan seluruh instrumen kekuasaan untuk melakukan itu.
Tetapi yang membuat rakyat marah adalah ketika negara mengetahui masalahnya, melihat penderitaannya, mendengar jeritannya, namun tetap membiarkan semuanya terus berulang.
Pemerintah datang ketika banjir sedang viral. Datang dengan mobil dinas. Datang dengan pengawalan. Datang dengan kamera. Lalu pergi ketika air mulai surut dan rakyat mulai membersihkan lumpur sendirian.
Mereka lupa bahwa setelah air pergi, penderitaan justru baru dimulai.
Ada ibu-ibu yang duduk diam melihat perabot rumahnya rusak total. Ada petani yang memandang kebunnya hancur tanpa tahu harus memulai dari mana lagi. Ada anak-anak yang ketakutan setiap mendengar hujan deras. Ada lansia yang membersihkan rumahnya sendiri dengan tubuh yang bahkan sulit berdiri lama. Dan ada masyarakat yang perlahan kehilangan kepercayaan bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka.
Yang tersisa hanyalah pertanyaan sederhana yang terus berulang di kepala rakyat:
“Apakah air itu akan datang lagi?”
“Apakah setelah ini kami benar-benar aman?”
Pada hari pertama setelah banjir, penulis berdiskusi dengan banyak masyarakat. Tidak perlu menyebutkan nama mereka satu per satu. Sebab penderitaan mereka terlalu banyak untuk dituliskan.
Salah seorang warga berkata setelah kedatangan pertama Bupati Gorontalo Utara yang membagikan dua buah roti kepada masyarakat:
“Kami tidak butuh roti. Kalau cuma roti, banyak di Alfamart.”
Mungkin ada yang menganggap masyarakat tidak tahu bersyukur. Tetapi tuduhan seperti itu lahir dari ketidakmampuan memahami rasa sakit rakyat secara utuh.
Sebab masyarakat tidak sedang meminta kemewahan. Mereka tidak meminta mobil, tidak meminta jabatan, tidak meminta uang miliaran. Mereka hanya meminta agar rumah mereka tidak terus tenggelam setiap tahun.
Roti bisa dibeli di minimarket. Tetapi rasa aman tidak dijual di Alfamart. Rumah yang hanyut tidak bisa diganti dengan dua potong roti. Trauma anak-anak tidak bisa dihapus dengan dokumentasi bantuan. Dan ketakutan masyarakat setiap musim hujan tidak bisa diselesaikan dengan pidato.
Warga lainnya berkata:
“Barang kami hanyut hilang dan tidak tahu mau dicari di mana. Di sebelah sana ada perempuan janda, tidak tahu siapa yang akan membantunya. Kami juga mau membantu, tetapi rumah kami sendiri masih kotor. Di sana ada orang tua lanjut usia tinggal sendiri, tidak tahu siapa yang bantu.”
Kalimat itu sederhana. Tetapi terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Sebab di balik banjir ini, rakyat sebenarnya sedang hidup dalam rasa kesepian yang besar — merasa ditinggalkan oleh negara.
Ada pula yang mengatakan:
“Bupati dikenal dengan slogan ‘yang penting badengar’. Selama ini kami mendengar. Kami bayar pajak, tapi ini yang kami peroleh.”
Pada akhirnya penulis sampai pada satu kesimpulan:
Masyarakat hanya membutuhkan solusi agar air itu tidak datang lagi. Agar rakyat tidak hidup dalam ketakutan setiap musim hujan. Agar anak-anak tidak tumbuh dengan ingatan tentang rumah yang tenggelam. Dan agar orang tua tidak lagi menangis melihat hasil pertanian hanyut dalam semalam.
Karena ketika pola ini terus terjadi setiap tahun tanpa solusi, maka ini tidak lagi pantas disebut bencana.
Pembiaran adalah jawabannya.
