‎Di Hadapan Massa, Bupati Thariq Modanggu Akui Kasus Ijazah Wakilnya Sudah di Polda Gorontalo

Rekam Fakta, Gorontalo Utara — Suasana halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Senin (20/10/2025), berubah menjadi panggung aspirasi ketika ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahardika melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut penegakan hukum atas sejumlah persoalan yang belakangan mencuat di daerah itu.
‎
‎Dalam tuntutannya, massa menyuarakan empat isu utama: dugaan korupsi Masjid Jabal Iqro, polemik Bimtek BKAD, kisruh RS ZUS, serta dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret nama Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf.
‎
‎Menariknya, di tengah aksi yang berlangsung damai, Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Di hadapan massa, Thariq secara terbuka mengakui bahwa kasus dugaan ijazah yang melibatkan wakilnya kini tengah dalam proses hukum di kepolisian.
‎
‎“Untuk persoalan ijazah, Ibu Nurjanah Hasan ini sudah dalam penanganan di Polda Gorontalo,” ujar Thariq di hadapan para demonstran.
‎
‎Selain persoalan itu, Thariq juga menyinggung kasus dugaan korupsi pada kegiatan Bimtek BKAD tahun 2023–2024 yang melibatkan pejabat di lingkup Pemerintah Daerah. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pejabat yang bermasalah dengan hukum.
‎
‎“Untuk Kadis PMD, tanpa perlu saya copot, ketika sudah ada penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara maka otomatis akan diberhentikan,” tegasnya.
‎
‎Dalam kesempatan yang sama, Thariq turut menanggapi tuntutan transparansi pengelolaan aset daerah, khususnya mengenai dokumen PKS Pulau Saronde dan Mohinggito. Ia membuka ruang bagi perwakilan mahasiswa untuk melihat langsung dokumen tersebut sebagai bentuk komitmen keterbukaan publik.
‎
‎“Untuk persoalan Pulau Saronde dan Mohinggito, saya meminta perwakilan untuk melihat isi dokumen PKS dan izin-izin pulau yang perlu kita evaluasi bersama,” tambahnya.
‎
‎Aksi Aliansi Mahardika kemudian ditutup dengan penandatanganan petisi yang berisi desakan agar pemerintah daerah lebih transparan dan konsisten dalam penegakan hukum di Gorontalo Utara.
‎
‎***
‎