Rekamfakta.com, Jakarta – Menindaklanjuti masalah yang dikeluhkan masyarakat saat reses di Gorontalo terkait kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi untuk masyarakat kurang mampu, Wakil Ketua Rachmat Gobel didampingi Staf Ahli bertemu Direktur Utama PT. Pertamina Nicke Widyawati di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI di Jakarta. (16/10)
Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel meminta kepada Dirut Pertamina untuk menambah kuota Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi ke Gorontalo, serta menyampaikan beberapa penyebab masalah kelangkaan Gas Elpiji bersubsidi.


“Saya meminta penambahan kuota Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi untuk Gorontalo, karena di beberapa Desa yang saya kunjungi saat reses kemarin, warga mengeluh tentang jumlah pasokan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi ke Desa mereka hanya 30 tabung setiap minggu, sementara di Desa Karangetan itu ada kurang lebih 200 KK,” ungkap Rachmat Gobel.
Persoalan Gas Elpiji 3 Kg di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo seakan tak pernah habis-habisnya. Penyebabnya juga berbagai macam, diantaranya sulit memperoleh karena kuota sedikit, harga naik di pengecer, Gas bersubsidi tidak tepat sasaran, dan biasanya orang-orang kaya dengan mudah memperoleh Gas bersubsidi.
“Saya juga meminta kepada Pertamina untuk menindak tegas pangkalan-pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang nakal, apalagi yang suka main harga. Kasihan rakyat miskin yang menjadi korban dari perbuatan oknum-oknum ini,” tegas Rachmat Gobel.
Politisi NasDem ini juga berharap Pemerintah di Gorontalo ikut berkontribusi memberikan penindakan kepada pangkalan-pangkalan Gas bersubsidi yang nakal, kalau perlu di cabut saja izin usaha pangakalan yang kedapatan melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan.
Seperti yang kita ketahui bersama, kebutuhan Gas Elpiji bersubsidi untuk Provinsi Gorontalo sekitar 110 ton/Hari, namun hingga saat ini kuota tersebut belum bisa terpenuhi.
“Alhamdulillah dengan perjuangan yang dilakukan oleh Kaka Rachmat Gobel, ada penambahan kuota Gas Elpiji bersubsidi sebanyak 40 Ton/Hari yang akan dimulai pada Bulan Januari 2021 untuk Provinsi Gorontalo, dan itu sudah disampaikan oleh Dirut PT. Pertamina,” tutup Staf Ahli Wakil Ketua DPR-RI Carles Budi Doku.
(0N4L/RF)


























