Rekam Fakta, Gorontalo – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pers Jurnalis Siber (DPD PJS) Gorontalo, Johan Chornelis Rumampuk yang dikenal publik sebagai Jhojo pada hari Jumat, 18 Juli 2025 diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan pernyataannya soal dugaan penerimaan amplop berisi uang oleh Ketua DPRD, Thomas Mopili, dari perusahaan tambang PT. PETS yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato.
Jhojo mengungkapkan, dirinya dipanggil lantaran pernah mewawancarai langsung Ketua DPRD usai aksi mahasiswa BEM Nusantara beberapa waktu lalu. Dalam wawancara tersebut, Thomas Mopili diduga mengaku menerima sebuah amplop “setebal laptop” dari pihak perusahaan tambang.
“Pemanggilan ini karena Ketua DPRD membantah ucapannya sendiri. Ia mengklaim hanya bergurau dan tidak tahu kalau sedang direkam. Tapi saya bawa bukti rekamannya lengkap,” tegas Jhojo saat diwawancarai wartawan usai pemeriksaan.
Ia menyatakan bahwa wawancara tersebut dilakukan secara terbuka dan direkam secara sah. Bahkan, dalam rekaman itu, kata Jhojo, tak hanya soal amplop uang yang disebutkan, tetapi juga pembicaraan terkait anggaran makan-minum dewan yang sempat disorot oleh massa aksi mahasiswa.
Jhojo menekankan bahwa dirinya siap dikonfrontasi langsung dengan Ketua DPRD agar tidak ada kesan pembungkaman terhadap kerja-kerja pers. Ia mendesak BK DPRD bertindak objektif dan tidak hanya mendengar pembelaan sepihak dari pihak terlapor.
“Saya siap duduk bersama untuk konfrontasi terbuka. Kalau memang ada integritas yang ingin dijaga di DPRD, mari kita buka semua datanya. Jika terbukti ada unsur gratifikasi, BK jangan ragu merekomendasikan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi,” tegasnya.
