Rekam Fakta, Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kecamatan Kota Barat pada tahun 2026, dengan fokus pada penanganan banjir, peningkatan akses jalan, serta perbaikan sanitasi lingkungan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Meidy N. Silangen, dalam kegiatan silaturahmi bersama masyarakat yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-298 Kota Gorontalo, di Kelurahan Dembe I, Jumat (3/4/2026).
Menurut Meidy, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Bapak Wali Kota sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya penanganan banjir, persampahan, dan peningkatan kualitas jalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama adalah penanganan banjir di wilayah Tenilo yang hampir setiap tahun terdampak.
Saat ini, pemerintah masih mempersiapkan tahapan perencanaan teknis dan pembebasan lahan.
“Untuk Tenilo, kita fokus pada pembebasan lahan dan penyusunan perencanaan. Pembangunan fisik ditargetkan mulai tahun 2027,” jelasnya.
Selain itu, pemeliharaan infrastruktur juga terus dilakukan di sejumlah titik, termasuk kawasan Buliide. Pemerintah juga mendorong peningkatan sanitasi melalui pembangunan jamban keluarga serta rencana pembangunan tangki septik di wilayah Buladu.
Di sektor jalan, rekonstruksi Jalan Sawit II di depan kantor KPU telah berjalan. Sementara itu, perencanaan akses jalan di wilayah Lekobalo juga terus dimatangkan, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Jalan Pangi dan Jalan Loji sebagai akses menuju Pasar Potanga.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan, termasuk opsi relokasi aktivitas pasar guna mengurangi kepadatan dan hambatan lalu lintas.
Tidak hanya dari pemerintah daerah, dukungan pembangunan juga datang dari pemerintah pusat. Intervensi tersebut meliputi penataan kawasan kumuh di Kelurahan Lekobalo, pemasangan jaringan listrik di Piloloda’a, serta penguatan layanan kebersihan melalui penambahan armada operasional di setiap kelurahan.
Memasuki tahun 2026, pengendalian banjir kembali menjadi fokus, khususnya di aliran Sungai Topodu yang akan memasuki tahap pembebasan lahan.
Pemerintah juga mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kelurahan Libuo.
“Upaya ini dilakukan secara bertahap melalui APBD dan dukungan pemerintah pusat, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” tambah Meidy.
Di sektor perumahan, Kota Gorontalo juga akan menerima alokasi sekitar 600 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat.
Dengan berbagai program tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo berharap kualitas infrastruktur dan layanan dasar di wilayah Kota Barat dapat terus meningkat secara bertahap dan merata.
