Rekam Fakta, Boalemo – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Boalemo pada Rabu (27/08/2025) membuka borok besar perusahaan kelapa sawit PT. Agro Artha Surya. Fakta mengejutkan, perusahaan yang sudah mengeruk sawit di Boalemo hampir 12 tahun lamanya ternyata belum juga melengkapi dokumen perizinan.
Yang lebih mencengangkan, pengakuan itu keluar langsung dari mulut perwakilan manajemen perusahaan saat rapat yang juga menghadirkan BPN, dinas terkait, koperasi, petani, dan Ormas Garda Satu sebagai pemohon hearing.
“Kami sangat menyayangkan, hampir 12 tahun beroperasi tapi dokumen perizinan tidak juga dilengkapi. Bagaimana jadinya kalau investor seenaknya mengurus izin, sementara pemerintah hanya diam?” semprot Ketua Ormas Garda Satu, Kisman Abubakar, di hadapan forum.
Persoalan perizinan hanyalah pintu masuk. Garda Satu juga menyinggung soal bagi hasil plasma yang tidak transparan. Alih-alih mensejahterakan, justru petani yang menjadi korban.
Banyak petani sawit, kata Kisman, terpaksa menjual lahannya untuk sekadar bertahan hidup. “Dana bagi hasil tidak jelas. Lahan petani yang dikelola perusahaan hampir 12 tahun, malah membuat mereka rugi.”
Padahal, dasar hukum keberadaan PT. Agro Artha Surya sangat jelas, SK Bupati Boalemo Nomor 130 Tahun 2013 tentang izin usaha perkebunan. Namun menurut Garda Satu, isi SK itu nyaris diabaikan.
Kisman mendesak pemerintah daerah, khususnya Bupati Boalemo Rum Pagau, untuk segera mengambil sikap. Ia mengingatkan, sertifikat HGU perusahaan berlaku hingga 35 tahun, jauh lebih lama daripada penderitaan petani jika masalah ini terus dibiarkan.
“Pemerintah Daerah jangan tutup mata. Kalau tidak tegas, masalah ini tidak akan pernah selesai.” tegas Kisman. Bahkan, ia melontarkan peringatan keras: “Belum lagi soal plasma yang tidak sesuai perjanjian. Jangan sampai saya bongkar lebih dalam lagi, kalau pemerintah menganggap enteng kasus ini.”
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT. Agro Artha Surya.
