Rekam Fakta, Gorontalo – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Gorontalo, Rachmat Gobel, menyatakan optimisme bahwa Gorontalo berada di jalur menuju kemajuan pada tahun-tahun mendatang. Ia menilai tanda-tanda kebangkitan itu mulai terlihat, asalkan seluruh elemen daerah mampu bersatu dan menanggalkan kepentingan sempit.
> “Sudah terlihat ada cahaya dan bibit-bibit kemajuan Gorontalo. Syarat utamanya adalah kita bersatu, menyimpan warna-warna partai, serta menjadikan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi bersama dalam membangun daerah,” ujar Gobel, Senin (15/12/2025).
Pernyataan itu disampaikan Gobel saat membuka Seminar Nasional Akselerasi Pembangunan dan Kemakmuran Gorontalo di Grand Palace Convention Center, Gorontalo. Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, di antaranya ekonom dari Jakarta Sunarsip, Guru Besar Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Muhammad Amier Arham, serta Kepala Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo Bambang Satya Permana.
Kegiatan tersebut dihadiri pejabat daerah, akademisi, anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta mahasiswa, dan digelar dalam rangka refleksi akhir tahun 2025 sekaligus 25 tahun kelahiran Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini, Gorontalo masih berada pada peringkat tinggi persentase penduduk miskin secara nasional, serta termasuk provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia.
Gobel menilai, harapan kemajuan Gorontalo ditopang oleh kehadiran tiga proyek strategis berskala besar.
Pertama, pembangunan Bendungan dan Waduk Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango yang dinilai mampu mengendalikan banjir, menyediakan irigasi bagi hampir 5.000 hektare sawah, menghasilkan energi listrik dari tenaga air dan surya, serta membuka peluang pariwisata.
Kedua, pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pangan di Kabupaten Gorontalo Utara yang akan mendorong lahirnya industri pengolahan pangan dan membuka akses ekspor ke negara-negara Asia Timur.
Ketiga, pengembangan industri pengolahan tambang emas di Kabupaten Pohuwato.
> “Ketiga proyek ini akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menggerakkan UMKM, serta menciptakan efek berantai ekonomi dan masuknya investasi,” tegas Gobel.
Untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, Gobel mendorong kepala daerah dan jajaran birokrasi mengembangkan pola kerja biropreneurship, yakni menggabungkan etos birokrasi dengan semangat kewirausahaan.
> “Setiap pengeluaran anggaran harus dihitung output dan outcome-nya. Anggaran bukan sekadar dihabiskan, tetapi harus jelas manfaatnya bagi rakyat,” katanya.
Sementara itu, Sunarsip menilai bahwa setelah 25 tahun Provinsi Gorontalo berdiri, struktur ekonominya belum mengalami perubahan signifikan. Gorontalo, menurutnya, masih belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan terlalu bergantung pada konsumsi domestik serta APBD.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat investasi swasta dan industrialisasi berbasis pertanian, perikanan, dan perkebunan, agar Gorontalo keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif menuju ekonomi industri.
Hal senada disampaikan Bambang Satya Permana. Ia menekankan bahwa investasi harus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, disertai penguatan industri pengolahan dan pembangunan sumber daya manusia.
> “Transformasi, inovasi, dan kolaborasi—atau 3 Si—harus menjadi arah kebijakan pembangunan Gorontalo,” ujarnya.
Muhammad Amier Arham mengungkapkan paradoks pembangunan Gorontalo. Meski APBD terus meningkat, penurunan angka kemiskinan berlangsung lambat. Bahkan, rasio gini menunjukkan tren ketimpangan yang semakin melebar, dari 0,265 pada 2002 menjadi 0,392 pada 2025.
Ia juga menyoroti gejala deindustrialisasi, ditandai dengan meningkatnya pangsa sektor pertanian dan menurunnya sektor industri. Menurutnya, transformasi ekonomi dan hilirisasi komoditas menjadi keharusan.
Sebagai contoh, Arham menyebut jagung sebagai komoditas unggulan Gorontalo yang selama ini keuntungannya lebih banyak dinikmati pedagang dan eksportir. Dengan industri pengolahan, nilai tambah jagung akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam sesi diskusi, Sun Biki, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menilai Gorontalo sulit keluar dari status provinsi termiskin karena elite daerah belum mampu menjadi rahmat bagi rakyat dan masih terjebak konflik internal.
Menanggapi hal itu, Arham menilai elite Gorontalo cenderung rapuh dan saling menjatuhkan.
> “Tidak pernah benar-benar bersatu dan kompak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang teknokratis, meninggalkan ekonomi ekstraktif, serta menerapkan kebijakan afirmatif, khususnya di sektor pendidikan. Arham menunjukkan bahwa kemiskinan di Gorontalo sangat berkorelasi dengan rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah dan tinggi.
> “Semakin rendah APM, semakin tinggi angka kemiskinan. Karena itu, beasiswa daerah harus diperkuat, melengkapi beasiswa dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
(*)
