Penulis : Rudin Saripi || Ketua Persatuan Ahli Farmasi (PAFI) Kota Gorontalo
Rekam Fakta, Opini – Kepemimpinan Walikota Marten Taha dan Ryan Kono telah berakhir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Ismail Madjid sebagai Pelaksana Harian (Plh) sambil menunggu SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menunjuk Penjabat (Pj) Walikota definitif.
Kini Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin diharapkan mempunyai insting yg kuat dalam memberikan masukan pada mendagri tentang ketiga figur birokrat yg telah diusulkan.
Sebagai orang yg baru di Gorontalo tentunya Pj Gubernur Rudy Salahuddin butuh kader birokrat yg selain mudah untuk berkordinasi dalam hal Pemerintahan, tentunya harus jauh dari Kepentingan Politik Praktis dalam menghadapi Pilwako. Karena salah satu tugas dan kewenangan Pj Walikota sebagaimana yg diatur oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1 Yakni: “Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yang Definitif Serta Menjaga Netralitas Pegawai Negeri Sipil”.
Namun Pernyataan Mantan Walikota Marten Taha pada pidatonya terakhir sabtu 1 juni 2024 tentang pengangkatan Sekda Ismail Madjid sebagai Plh. Walikota disalah satu media cukup mengejutkan. Beliau menyebutkan bahwa ; “Sekarang Pak Ismail Madjid ini resmi sebagai plh Wali Kota Gorontalo, semoga jadi penjabat Wali Kota Gorontalo. Kalau sudah penjabat, sudah bisa maju Walikota,”
Pernyataan ini spontan membuat warga berspekulasi terhadap kepemimpinan Ismail Madjid sebagai Plh Walikota. “Jangan-jangan pak Sekda kota ini memang kader birokrat yg telah dipersiapkan nanti menjadi salah satu calon Walikota jika berhasil menjadi pj Walikota”. Karena memang ada isu bahwa akan ada kader Birokrat Senior di Kota Gorontalo yang akan dipinang oleh salah satu politisi yang kini digadang untuk menjadi Calon Walikota Gorontalo.
“Mungkinkah itu salah satunya adalah Ismail Madjid” ?
Anggapan diatas menjadi momok yg serius di Pilwako nanti jika sekda Ismail Madjid ini benar-benar menjadi Pj Walikota definitif. Kota gorontalo butuh figur Penjabat yg benar-benar tidak terkontaminasi dengan Partai Politik (Parpol) tertentu apalagi menjadi salah satu kontestan dlm pemilihan Walikota nanti. Sehingga ini menjadi masukan yang serius juga untuk Mendagri dalam menentukan Pj Walikota dalam waktu dekat.
Hal ini juga tentunya menjadi tidak sejalan dengan keinginan mendagri bagi para Pj, mulai dari Gubernur, Bupati serta Walikota yg ditunjuk oleh presiden dan mendagri untuk tidak terlibat berbagai macam politik praktis, meminta agar penjabat daerah menjadi role model dlm pelaksanaan pilkada definitif hasil pilkada 2024, serta menekankan pada para penjabat kepala daerah harus menjadi bagian untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik dari kepala daerah definitif yang dihasilkan dalam pilkada nanti karena penjabat kepala daerah bukanlah pejabat politik.
Olehnya diharapkan agar Pj Gubernur Gorontalo sekali lagi dapat memberikan pertimbangan yg matang kepada pak Mendagri, dengan harapan agar kiranya pak Mendagri mengutus Pj Walikota bukan berasal dari pejabat internal kota Gorontalo apalagi penjabat yang bersangkutan ada isu untuk maju pada pilwako 2024 mendatang.
***/RF
