Oleh : Jhojo Rumampuk
Rekam Fakta, Tajuk – Dalam dunia politik, kejujuran adalah barang langka, dan konsistensi lebih langka lagi. Tapi di Gorontalo, kita tampaknya sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih memprihatinkan, sebuah pertunjukan politik murahan yang mempertaruhkan akal sehat publik.
Adalah Thomas Mopili, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang kini tengah menjadi sorotan tajam publik.
Semua bermula dari pengakuannya dalam sebuah wawancara bersama jurnalis lokal, bahwa ia didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan perusahaan pertambangan.
Tak tanggung-tanggung, dalam pengakuannya itu, ia menyebut telah diberikan sebuah amplop berwarna coklat setebal laptop. Pengakuan yang menggemparkan dan menyulut gelombang kritik.
Namun, tak lama setelah pengakuan itu beredar, Thomas tiba-tiba menarik rem darurat. Dalam sebuah media lokal, ia membantah pernah mengatakan hal tersebut.
Lebih ironisnya, saat diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD, ia kembali mengakui pengakuannya sendiri, tetapi menyebut itu sebagai “guyonan belaka.” Bahkan, dengan entengnya mengatakan bahwa harga dirinya tidak senilai 50 juta rupiah.
Apakah ini bentuk dari strategi politik tingkat tinggi, semacam permainan bayangan untuk mengalihkan isu yang lebih besar?
Ataukah ini hanya ekspresi dari seorang pejabat publik yang begitu menikmati panggung kekuasaan, dan merasa bisa karena biasa mempermainkan narasi seenaknya?
Kalau benar Thomas hanya sedang bermain drama, maka publik Gorontalo, dan terutama para pemilihnya, layak untuk mengangkat alis. Apakah ini wajah sesungguhnya dari kepemimpinan legislatif kita? Seseorang yang tak mampu berdiri tegak di atas ucapannya sendiri, lalu menghindar dari tanggung jawab dengan cara menyebutnya sebagai “candaan”?
Dan jika memang itu candaan, maka ini bukan candaan yang cerdas. Ini candaan yang menghina nalar publik. Sebab, dalam konteks dugaan gratifikasi, tidak ada ruang untuk lelucon.
Apalagi jika yang menjadi lawakannya adalah praktek suap dari perusahaan tambang yang sejak lama telah merusak lingkungan dan menggerogoti kedaulatan hukum di daerah ini.
Bahwa “guyonan” semacam ini bisa diterima begitu saja, maka dia sedang meremehkan tingkat kecerdasan rakyat. Masyarakat Gorontalo tidak sebodoh itu. Mereka tahu mana candaan dan mana pengakuan serius. Mereka tahu mana pejabat jujur dan mana pejabat yang sedang bermain wayang di atas panggung kepalsuan.
Yang lebih menyedihkan, Badan Kehormatan DPRD tampak ragu untuk mengambil tindakan tegas. Alih-alih mempercepat proses etik dan membawa kasus ini ke ranah hukum sesuai mekanisme, BK justru terlihat canggung, seperti menunggu angin politik berembus ke arah tertentu.
Apakah ini bagian dari kompromi kekuasaan? Atau memang lembaga ini hanya pelengkap prosedur semata?
Hari ini publik tidak lagi butuh klarifikasi, apalagi bantahan tanpa dasar. Publik butuh tindakan. Butuh kejelasan. Butuh integritas. Jika benar pengakuan itu ada dan terekam, maka sudah sepatutnya dilakukan uji bukti dan konfrontasi. Jika perlu, BK merekomendasikan langsung ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk menindaklanjuti sebagai kasus dugaan gratifikasi.
Namun, jika semua ini hanya bagian dari panggung sandiwara besar yang diperankan oleh Thomas dan kolega, maka izinkan kami memberikan satu saran, berikan dia penghargaan sebagai “Pemain Drama Politik Terbaik Tahun Ini.” Sebab, tak ada yang lebih pantas disematkan pada seseorang yang berkata satu hal di depan publik, lalu membantahnya keesokan hari, hanya untuk kembali mengakuinya sebagai candaan ketika terpojok.
Sayangnya, ini bukan sekadar soal drama. Ini soal kepercayaan rakyat terhadap wakilnya di parlemen. Ini soal masa depan demokrasi lokal yang sedang diracuni oleh permainan yang tak lucu sama sekali.
Dan jika semua ini dibiarkan tanpa sanksi, tanpa proses hukum, dan tanpa perlawanan dari publik, maka jangan salahkan jika nanti rakyat mulai kehilangan harapan terhadap institusi perwakilan yang semestinya menjaga marwahnya.
Di titik ini, Thomas bukan lagi sekadar politisi. Ia simbol dari kegagalan moral kekuasaan yang tidak tahu kapan harus serius, dan kapan harus diam.
***
