Rekam Fakta, Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengkritik lambannya respons Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap usulan pemisahan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kota Gorontalo.
Menurut Adhan, langkah pemecahan Disparpora merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Gorontalo untuk memaksimalkan pengelolaan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga secara lebih fokus dan profesional. Dengan pemisahan tersebut, diharapkan program kerja dapat berjalan lebih efektif serta membuka ruang jenjang karier bagi aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini terbatas.
Namun, proses pengajuan tersebut dinilai berjalan lambat di tingkat Pemprov Gorontalo. Surat yang dilayangkan Pemkot sejak 30 Maret 2026, baru mendapat balasan pada 29 April 2026.
“Hampir satu bulan baru dibalas, itupun setelah didatangi langsung oleh Kepala BKPSDM dan Kabag Ortala pada 28 April,” ungkap Adhan, Rabu (29/4/2026).
Ia menilai, lambannya respons terhadap hal administratif seperti ini dapat berdampak pada jalannya pemerintahan.
“Kalau hanya urusan begini baru dibalas dalam satu bulan, tentu ini mengganggu efektivitas pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adhan juga menyoroti isi balasan dari Pemprov yang meminta Pemkot Gorontalo melaporkan kondisi fiskal daerah. Menurutnya, permintaan tersebut tidak relevan dengan substansi usulan.
“Itu bukan urusan mereka untuk membiayai. Kita mampu, PAD kita sudah mencapai 102 persen. Usulan ini juga sudah melalui kajian yang matang,” jelasnya.
Adhan pun berharap agar Pemerintah Provinsi Gorontalo, di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail, dapat bersikap profesional dan tidak mencampuradukkan urusan pemerintahan dengan kepentingan di luar itu.
“Kami di Pemkot tidak pernah menghambat kegiatan Pemprov di Kota Gorontalo. Semua kami dukung dan fasilitasi,” pungkasnya.
