Rekam Fakta, Gorontalo – Suasana haru dan tegang menyelimuti Asrama Cendrawasih, Gorontalo, saat Ikatan Pelajar dan Masyarakat Puncak bersama Ikatan Pelajar Mahasiswa Puncak Jaya menggelar konferensi pers, Senin (20/4/2026). Di hadapan awak media, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Dalam pemaparannya, mahasiswa mengungkap dugaan operasi militer gabungan TNI–Polri yang terjadi pada Selasa (14/4/2026) dini hari di Distrik Kemburu, khususnya di Kampung Makuma dan Kampung Nilome. Peristiwa itu disebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil, tetapi juga menyebabkan luka-luka serta memicu gelombang pengungsian yang meluas.
Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, pergerakan aparat diduga telah dimulai sejak malam sebelumnya, Senin (13/4), dengan jalur darat dari Distrik Gigobak menuju Distrik Kemburu melalui Distrik Magebume. Pergerakan ini berlangsung tanpa diketahui warga. Baru pada pagi harinya, masyarakat menemukan jejak sepatu di jalan berlumpur ruas Gigobak–Nigilome, yang memunculkan dugaan adanya mobilisasi aparat secara diam-diam.
Seorang tokoh agama di Distrik Magebume, yang enggan disebutkan namanya, menuturkan bahwa aparat bergerak saat warga sedang terlelap. Ia juga menegaskan bahwa wilayah Magebume dan Kemburu merupakan kawasan sipil, bahkan menjadi tempat penampungan pengungsi dari Pogoma. Namun, dalam situasi tersebut, aparat justru diduga melakukan penyisiran tanpa kepastian target.
Akibatnya, warga sipil menjadi korban. Mahasiswa menyebut jumlah korban meninggal dunia diperkirakan lebih dari 10 orang, dengan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Situasi ini memaksa masyarakat mengungsi ke berbagai wilayah seperti Magebume, Sinak, Mulia, hingga Bina. Kondisi pengungsian yang tersebar membuat pendataan menjadi sulit dan memperbesar kekhawatiran atas keselamatan mereka.
Tidak hanya melalui operasi darat, warga juga melaporkan adanya aktivitas udara berupa empat unit helikopter yang diduga terlibat dalam pengeboman di wilayah Pogoma, tepatnya Kampung Guamo, serta di Distrik Kemburu. Dampaknya tidak hanya menghancurkan rumah warga dan menghilangkan ternak, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat yang selamat.
Dalam kesaksian lain, seorang tokoh adat dari Sinak menyuarakan kekecewaannya terhadap perbedaan antara kondisi nyata di lapangan dengan informasi yang beredar di publik. Ia mendesak pemerintah daerah dan DPRK untuk turun langsung memastikan fakta, agar peristiwa ini tidak dianggap sebagai informasi yang menyesatkan.
Berangkat dari situasi tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Se-Indonesia Peduli Kabupaten Puncak menyampaikan sikap tegas. Mereka mengutuk keras dugaan tindakan aparat TNI/Polri yang dinilai telah mengakibatkan jatuhnya korban sipil dan melanggar prinsip hak asasi manusia. Mereka menegaskan bahwa warga sipil seharusnya mendapat perlindungan penuh sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan hukum yang berlaku.
Mahasiswa juga mendesak negara untuk segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Puncak dan wilayah Papua secara menyeluruh. Selain itu, mereka menuntut penghentian operasi militer di wilayah sipil serta penarikan pasukan guna mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.
Tuntutan lainnya mencakup desakan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Panglima TNI agar memproses hukum oknum yang terlibat tanpa pandang bulu. Mereka juga meminta segera turun langsung melakukan investigasi guna memastikan keadilan bagi para korban.
Dalam aspek kemanusiaan, mahasiswa mendorong agar akses bantuan dibuka seluas-luasnya, termasuk bagi lembaga internasional seperti , serta keterlibatan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penanganan konflik.
Mereka juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi media nasional dan internasional, serta menghentikan narasi propaganda yang dinilai menyesatkan terkait konflik di Kabupaten Puncak.
Konferensi pers ini menjadi suara kolektif mahasiswa Papua di perantauan yang tidak hanya menyampaikan duka, tetapi juga harapan. Harapan agar negara hadir secara adil, menghentikan kekerasan, dan menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan di Tanah Papua.
***
