Rekam Fakta, Gorontalo – Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bukit Hunggo, Desa Molosifat Utara, Kecamatan Popayato Barat, kembali memicu reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil. Kali ini, pernyataan tegas dan bernada “ngeri” datang dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Keadilan Gorontalo (APMPK-G).
Berdasarkan dokumentasi lapangan tertanggal 30 April 2026, aktivitas di lokasi tersebut masih terlihat jelas. Sedikitnya 12 unit alat berat terpantau masih beroperasi, memperkuat dugaan bahwa praktik ilegal ini terus berlangsung tanpa hambatan berarti.
Koordinator APMPK-G, Rahwandi Botutihe, menilai kondisi ini sebagai sinyal serius adanya pembiaran yang tidak bisa lagi ditoleransi.
“Pak Kapolda, Kapolsek sana jaga akal bapak. Jangan sampai masyarakat menilai hukum ini hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegas Rahwandi dengan nada tajam.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, keberadaan 12 alat berat yang masih aktif hingga akhir April menjadi bukti nyata bahwa aktivitas ini bukan sembunyi-sembunyi, melainkan berlangsung terbuka.
Ia juga secara khusus menyoroti Kapolsek Popayato Barat, Ipda Ilham Siplizand, yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret di lapangan.
“Ini bukan lagi soal tahu atau tidak tahu. Kalau alat berat masih beroperasi, berarti ada yang tidak beres. Jangan sampai publik berasumsi lebih jauh,” lanjutnya.
Rahwandi menegaskan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga wibawa penegakan hukum yang ikut dipertaruhkan.
APMPK-G mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera turun tangan mengevaluasi jajaran di bawahnya, khususnya di wilayah Popayato Barat. Mereka juga meminta adanya tindakan nyata dan transparan terhadap dugaan aktivitas PETI tersebut.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh. Ini peringatan keras. Jangan uji kesabaran publik,” tutup Rahwandi.
