Rekam Fakta, Gorontalo – Gelombang penolakan terhadap aktivitas pasar malam di Lapangan IPPOT, Kecamatan Tapa, kini memasuki titik krusial. Kritik yang sebelumnya bergulir, kini bertransformasi menjadi sikap kolektif masyarakat yang menuntut kejelasan arah kebijakan: hentikan aktivitas, evaluasi menyeluruh, dan cabut izin.
Sorotan ini tidak lagi sekadar perbedaan pandangan, melainkan menyentuh substansi utama: fungsi ruang publik. Lapangan IPPOT yang selama ini menjadi fasilitas olahraga dinilai telah bergeser dari peruntukannya akibat aktivitas komersial yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ridwan Kasim menegaskan, persoalan ini bukan soal pro dan kontra semata, tetapi menyangkut tanggung jawab dalam menjaga aset publik.
“Ini bukan lagi soal setuju atau tidak. Ini soal menjaga fungsi ruang publik. Lapangan IPPOT jelas diperuntukkan sebagai fasilitas olahraga, bukan arena komersial sementara,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dalih pemberdayaan UMKM yang dianggap tidak berdiri di atas realitas yang kuat. Menurutnya, aktivitas pasar malam yang dihadirkan justru tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal.
“Kalau pelaku usahanya didominasi dari luar, lalu di mana letak pemberdayaannya untuk warga Tapa?” ujarnya.
Lebih jauh, Ridwan mengingatkan pola lama yang terus berulang: kegiatan berlangsung meriah di awal, namun menyisakan persoalan di akhir. Kerusakan fasilitas, minimnya tanggung jawab pengelola, hingga tidak adanya mekanisme pemulihan yang jelas menjadi catatan yang tidak bisa diabaikan.
“Pengelola hadir saat kegiatan berjalan, tapi tidak terlihat ketika dampak mulai muncul. Tidak ada jaminan lapangan akan kembali seperti semula,” tambahnya.
Dalam pernyataan yang semakin tegas, Ridwan menyampaikan bahwa masyarakat tidak menolak aktivitas ekonomi, tetapi menolak jika kepentingan publik dikorbankan demi keuntungan jangka pendek.
Ia pun menyampaikan peringatan terbuka:
“Kami meminta seluruh aktivitas komersial di Lapangan IPPOT segera dihentikan, izin dicabut, dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Jika ini diabaikan, masyarakat akan menempuh langkah kolektif melalui jalur yang sah.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa isu ini telah melampaui batas wacana. Ia telah menjelma menjadi tuntutan sosial dengan legitimasi yang kuat.
Sebelumnya, Syawal Hamjati juga telah mengingatkan bahwa narasi “penguatan ekonomi” tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan dampak jangka panjang.
“Jika orientasinya hanya keuntungan sesaat tanpa memperhitungkan dampak, maka ini bukan pemberdayaan, melainkan eksploitasi ruang publik,” tegasnya.
Kini, masyarakat Tapa berada pada satu sikap yang sama: Lapangan IPPOT adalah ruang bersama yang harus dijaga, bukan dikompromikan. Dan ketika peringatan telah disampaikan secara terbuka, pesan yang tersirat menjadi semakin jelas ini bukan sekadar kritik, melainkan garis batas yang mulai ditegaskan.
***
