‎
Berita  

Tak Hanya Jalan Samaun Pulubuhu, Kuasa Hukum JD Desak Polda Telusuri Dua Proyek Infrastruktur Lain

Doc. Rekam Fakta
banner 120x600

Rekam Fakta, Gorontalo – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan peningkatan Jalan Samaun Pulubuhu mendapat perhatian dari kuasa hukum JD, Irfan Slamet Bano, S.HI., M.H. Ia meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo agar tidak hanya berfokus pada satu paket pekerjaan, tetapi juga menelusuri sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang telah masuk dalam laporan.

Irfan mengungkapkan, terdapat dua paket pekerjaan infrastruktur yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Kedua paket pekerjaan tersebut tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/17/IX/2026/SPKT.Ditreskrimsus/Polda Gorontalo, tertanggal 24 September 2026.

Adapun dua pekerjaan yang dimaksud yakni:

  1. Peningkatan Jalan Pone–STAIN CS, Kecamatan Limboto Barat, yang dikerjakan oleh CV. Injily dengan nilai kontrak sebesar Rp9.289.922.970.
  2. Peningkatan Jalan Arto–Naue–Tuladenggi, Kecamatan Telaga, yang dikerjakan oleh CV. Alif Putra Perdana dengan nilai kontrak sebesar Rp3.783.835.174.

Dengan demikian, total nilai kontrak dari kedua paket pekerjaan tersebut mencapai Rp13.073.758.144 atau sekitar Rp13,07 miliar.

Menurut Irfan, nilai kontrak tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kedua pekerjaan itu perlu mendapatkan perhatian, terutama apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pelaksanaan maupun penggunaan anggaran.

Ia mempertanyakan apabila penanganan perkara dugaan kerugian keuangan negara hanya terkonsentrasi pada pekerjaan peningkatan Jalan Samaun Pulubuhu, sementara paket pekerjaan lain yang juga telah dilaporkan belum mendapatkan perhatian yang sama.

“Kami mempertanyakan mengapa penanganan perkara ini terkesan hanya berfokus pada pekerjaan Jalan Samaun Pulubuhu. Padahal, ada dua paket pekerjaan lainnya yang juga telah masuk dalam laporan polisi tertanggal 24 September 2026. Kami berharap semuanya ditelusuri secara objektif dan menyeluruh,” ujar Irfan.

Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik. Namun, sebagai kuasa hukum, dirinya berharap setiap laporan dan dugaan penyimpangan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta serta alat bukti yang tersedia.

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana dalam paket pekerjaan lainnya, penyidik diharapkan melakukan pendalaman sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai hanya satu pekerjaan yang menjadi sorotan, sementara pekerjaan lain yang juga perlu ditelusuri justru luput dari perhatian. Penegakan hukum bukan soal siapa yang diperiksa terlebih dahulu, tetapi bagaimana seluruh dugaan penyimpangan penggunaan keuangan negara dapat diungkap secara terang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irfan berharap Ditreskrimsus Polda Gorontalo dapat memberikan perhatian terhadap dua paket pekerjaan tersebut, sehingga penanganan laporan berjalan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa penyebutan nama perusahaan maupun paket pekerjaan dalam laporan tersebut bukan berarti pihak-pihak yang terlibat telah terbukti melakukan tindak pidana. Pembuktian tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Prinsipnya, kami meminta agar semua dugaan penyimpangan diperiksa secara proporsional. Jika memang terdapat unsur pidana dan didukung alat bukti yang cukup, silakan diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai ada kesan bahwa penegakan hukum hanya menyasar satu paket pekerjaan,” tutup Irfan.