‎
Berita  

Dr. Risa: Dasco Layak Menjadi Wakil Presiden, Figur Pemersatu untuk Memperkuat Kepemimpinan Kolaboratif Prabowo

Arsip Rekam Fakta
banner 120x600

“Dasco Layak Menjadi Wakil Presiden: Figur Pemersatu Kekuatan Politik, Penguat Konsolidasi Nasional, dan Penggerak Kolaborasi Pemerintahan Prabowo“

Rekam Fakta, Jakarta – Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Hasanuddin, Dr. Achmad Risa Mediansyah, M.Si., menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam diskursus Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi, menyatukan kepentingan, dan memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

“Seorang Wakil Presiden ideal harus mampu menjadi jembatan antara berbagai kepentingan dan institusi. Bukan sekadar mendampingi Presiden, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, membangun konsensus, dan memastikan kebijakan berjalan efektif. Dalam konteks tersebut, Pak Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang layak diperhitungkan,” ujar Achmad Risa.

Ia menjelaskan, dalam perspektif administrasi publik kontemporer, pendekatan Collaborative Innovation menempatkan kolaborasi sebagai kekuatan untuk menghasilkan solusi dan inovasi kebijakan. Pemerintahan tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurutnya, pengalaman Dasco di parlemen dan dinamika politik nasional dapat menjadi modal dalam membangun komunikasi lintas kelembagaan serta memperkuat hubungan eksekutif dan legislatif.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan konsep New Public Governance yang menekankan pentingnya jejaring, kemitraan, dan integrasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

“Indonesia membutuhkan pemerintahan yang solid dan kolaboratif. Tantangan seperti transformasi digital, penguatan ekonomi, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Diperlukan kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh elemen dalam satu arah pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad Risa menekankan bahwa kolaborasi pemerintahan harus bermuara pada Public Value, yakni terciptanya manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas, harus menjadi landasan utama kepemimpinan nasional.

Ia juga mengingatkan pentingnya hubungan yang saling melengkapi antara Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, Indonesia tidak membutuhkan dualisme kepemimpinan, melainkan kesamaan visi, kepercayaan, dan pembagian peran yang jelas.

“Presiden dan Wakil Presiden harus menjadi satu kesatuan kepemimpinan. Wakil Presiden ideal adalah figur yang mampu memperkuat Presiden, membantu mengatasi persoalan lintas sektor, serta memastikan agenda pemerintahan berjalan efektif. Bukan membangun pusat kekuasaan sendiri, melainkan bekerja dalam satu orientasi untuk kepentingan bangsa,” tegasnya.

Achmad Risa menambahkan, kualitas seorang pemimpin pada akhirnya tidak hanya diukur dari kekuatan politik yang dimiliki, tetapi dari kemampuannya mengubah kekuatan tersebut menjadi kebijakan yang berkualitas, memperkuat institusi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika melihat kebutuhan pemerintahan ke depan, Pak Dasco memiliki modal pengalaman politik dan kelembagaan yang patut diperhitungkan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan kekuatan, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan hasil nyata bagi rakyat,” tutup Dr. Achmad Risa Mediansyah, M.Si.