Rekam Fakta, Gorontalo – Perselisihan antara Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, kembali memanas. Adhan menilai sejumlah kebijakan gubernur justru merugikan kepentingan rakyat.
Awalnya, kisruh dipicu polemik pemilihan jajaran komisaris dan direksi Bank SulutGo (BSG) yang dinilai Adhan tidak mengakomodir putra daerah. Saat itu, ia menyesalkan sikap Gusnar yang disebut hanya memperjuangkan kepentingan keluarga, khususnya anak mantunya.
Ketegangan berlanjut pada isu rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi JPT hingga yang terbaru terkait keberangkatan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dalam kegiatan internasional di Malaysia.
“Kemendagri meminta rekomendasi dari gubernur. Tapi itu tidak dikeluarkan. Alhamdulillah, meski tanpa rekomendasi, Pak Wawali tetap bisa berangkat karena ada izin langsung dari Kemendagri,” ungkap Adhan, Jumat (22/8/2025).
Adhan juga menyoroti tertundanya pengadaan alat kesehatan (alkes) di RS Aloei Saboe (RSAS) senilai Rp1,8 miliar, yang sebelumnya telah disepakati bersama Kemenkes. Menurutnya, keputusan gubernur menunda anggaran dengan alasan efisiensi tidak masuk akal.
“Beli mobil dinas boleh, tapi pengadaan alkes untuk rakyat ditunda. Ini jelas mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Adhan turut menyinggung soal bantuan bencana dari BNPB untuk BPBD Kota Gorontalo yang hingga kini belum bisa disalurkan. Ia menduga keterlambatan distribusi itu tak lepas dari kebijakan gubernur.
“Ini logistik yang dibutuhkan rakyat. Tapi justru tertahan di gudang karena dipersulit. Padahal pemprov seharusnya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Adhan menilai, rangkaian sikap Gusnar menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap masyarakat. “Ini kepentingan rakyat, bukan kepentingan saya,” tutupnya.
