spot_img
4.6 C
New York
Senin, Agustus 15, 2022
BerandaDaerahProvinsi MalukuAmbon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) Tetap Jalan di...

Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) Tetap Jalan di Maluku

RekamFakta.com, Maluku – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan, dua Program Strategis Nasional Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) tetap jalan di Provinsi Maluku. Bahkan, Pemerintah Pusat sudah bergerak untuk memulai pembangunan ANP untuk mendukung program LIN di Maluku.

“Jadi tidak benar ANP dan LIN ditunda atau dibatalkan, “kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat dan Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Abdul Haris di Ambon, Minggu 20/3/2022.

Malawat mengatakan, pihaknya baru saja kembali dari rapat bersama dengan agenda Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ciawi Bogor. Rapat bersama itu melibatkan PT Pelindo atas perintah Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Maritim dan Investasi serta Staf Presiden, dalam membahas kajian kelayakan pembangunan Pelembang Baru dan Ambon Baru.

”Jadi 16 Maret 2022 itu kita membahas Palembang Baru, kemudian 17 Maret 2022 berlanjut dengan rapat membahas Ambon New Port (ANP), “ ungkap Malawat.

Menurut Malawat, dalam pertemuan itu hadir pula perwakilan dari Kantor Staf Presiden dan juga Ikram Sangadji yang menjabat sebagai Asisten Deputi, Kementerian Kemenko Marves.

Serta Asisten Deputi Bidang Perikanan Tangkap, Kementerian Perikanan dan Kelautan.

“Saat itu dari Kantor Saf Presiden bahkan mendesak agar ANP segera diwujudkan. Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan yang mempertanyakan studi kelayakan ANP yang mesti dibahas Februari 2022 dilakukan Maret 2022. Mereka desak agar segera dilaksanakan pembangunan ANP,” bebernya.

Malawat menuturkan, ketika Dirinya menyampaikan bahwa di Maluku saat ini tengah ramai di media sosial maupun sejumlah media cetak dan online bahwa program ANP dan LIN dibatalkan para peserta rapat sangat kaget.

0f362ead A514 45cc 94da 8cd12ac35e51
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat

“Berbeda yang berkembang lewat media sosial. Saya sampaikan mereka kaget. Saya tidak mengerti. Proyek sudah jalan kok ada isu pembatalan. Proyek ini sudah masuk Proyek Strategi Nasional. Jadi 2025 mendatang beroperasi,” tegasnya.

Ia mengaku, juga telah menyampaikan beredarnya alasan penundaan atau pembatalan ANP yang katanya ada ranjau darat sisa perang dan gunung berapi di bawah laut.

”Mereka malah bertanya, lokasinya dimana?. Tidak benar di lokasi ANP di desa Waai. Jadi memang sampai sekarang belum ada kejelasan lokasinya,” tandasnya.

Lalu apa yang dihasilkan dalam rapat itu? Dia sampaikan ada beberapa poin yang harus ditindkalanjuti dari hasil studi kelayakan ANP.

“Nanti kita tindaklanjuti,”katanya.

Soal pembahasan lahan ANP, lanjut dia, sudah dilaksanakan tahap konsultasi publik.

“Ada 440 orang yang punya hak dalam lokasi ANP. Memang sebelumnya ada sekitar 200 hektar. Tapi tidak sampai. Yang dibebaskan hanya 158 hektar. Jadi lahan PLN, Pelabuhan penyeberangan Waai 0,6 hektar, Tower, sungai, jembatan, jalan, dan garis pantai,”rincinya.

Sedangkan dari kepemilikan lahan 158 hektar yang dimiliki 440 orang, sebanyak 8 orang tidak sepakat, sementara 83 orang belum menyatakan sikap sepakat atau tidak.

“Kita undang mereka, tapi tidak datang. Apakah mereka sepakat atau tidak. Jadi semunya 91 orang. Selanjutnya, Kementerian minta Gubernur buat kajian keberatan. Apakah Gubernur menerima dan menolak keberatan itu. Kalau lanjut penetapan lokasi,”paparnya.

Untuk itu, Malawat memastikan, ANP tetap jalan karena menyangkut janji Pempus dan Pemprov Maluku.

“Dengan pembangunan ini bisa tingkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Maluku. Jadi tidak benar ada pembatalan ANP maupun LIN,” ingantya.

Malawat mengaku, saat rapat digelar dari perwakilan Kementerian Maritim dan Invesfasi, Staf Presiden dan Kementerian Perbungan serta Kementerian Perikanan dan Kelautan sempat marah karena mendengar isu pembatalan ANP ini.

“Setahu mereka, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan getol bangun Indonesia. Kalau pertemuan 8 anggota DPR dan DPD RI asal Maluku tidak ada bukti kalau Pak Luhut bilang ANP dibatalkan. Tidak ada bukti. Itu kata mereka. Saya kira ini dipolitisasi saja,”tutup Malawat.

Sementara itu, Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Abdul Haris menambahkan, LIN dan ANP masih berproses. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagitu pula kementerian terkait yakni lainnya.

Haris mengaku, selain dari Kementerian Perhubungan, Perikanan, Maritim dan Investasi, Staf Presiden, juga hadir perwakilan Bappenas.

43270f3a 5af7 4be4 Bc12 F3ce3a6577e8
Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Abdul Haris

“Nah, kalau ANP tunda buat apa dilakukan studi ANP. Jadi sesuai paparan konsultasi lokasi tetap di Waai. Intinya, ANP dan LIN tetap jalan. Harus pertayaakan ke pusat rencana implementasinya. Sampai saat ini surat resmi dari pempus bahwa ANP dan LIN didialihkan atau ditunda dan bahkan dibatalkan belum ada,”tandasnya.

Dia mengaku, studi kelayakan ANP sudah dibuat 2020 lalu dan hasilnya sudah dikirim kepemerintah pusat.

“Kalau berpendapat ada yang bilang gunung berapi dan ranjau belum ada pernyataan resmi. Memang lokasi ANP dan sejumlah daerah di Maluku pada umumnya daerah ada potensi gempa. Tapi kalau Waai kami belum dapat rilis resmi,” jelasnya.

Erick/RF

Baca Juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Pasang Iklan Disini

OTHER STORIES

KOMENTAR TERBARU

error: Content is protected !!