Rekam Fakta, Gorontalo — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah tempat pengisian mendapat sorotan pemerhati kebijakan publik, Hermanto Lasangoli. Ia mengingatkan pemerintah dan anggota legislatif agar tidak menutup mata terhadap kesulitan masyarakat, terlebih di tengah ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok.
Hermanto menilai, persoalan BBM bukan sekadar urusan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas ekonomi dan beban pengeluaran masyarakat. Jika distribusi terganggu, biaya transportasi dan pengangkutan barang berpotensi meningkat sehingga dapat memengaruhi harga sembilan bahan pokok (sembako).
“Gubernur dan anggota legislatif provinsi jangan cuma tidur dan makan gaji dari uang rakyat, tetapi tidak mau memperhatikan kepentingan rakyat, seperti kelangkaan BBM,” tegas Hermanto.
Menurutnya, pemerintah harus segera merespons kondisi tersebut dengan langkah konkret, mulai dari memastikan kelancaran distribusi BBM hingga mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok.
Ia juga meminta anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan mendorong instansi terkait memberikan penjelasan mengenai penyebab kelangkaan serta langkah penanganannya.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi persoalan ini tanpa kepastian. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji. Pemerintah harus hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan,” demikian pesan yang ditekankan Hermanto.
Ia mengingatkan, masyarakat kecil menjadi kelompok paling rentan apabila kelangkaan BBM diikuti kenaikan harga sembako. Ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan tetap, beban rumah tangga semakin berat.
Karena itu, Hermanto berharap pemerintah tidak menunggu situasi memburuk sebelum mengambil langkah. Ketersediaan BBM, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok harus menjadi perhatian bersama.
“Jabatan adalah amanah. Pejabat menerima gaji dari uang rakyat, sehingga sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Ketika masyarakat mengalami kesulitan, di situlah tanggung jawab pemerintah dan wakil rakyat harus dibuktikan,” Tandasnya.
