Rekam Fakta Gorontalo – Aktivis Gorontalo Frengkymax Kadir kembali mengguncang Gedung DPRD Provinsi Gorontalo dengan kritik keras dan tanpa kompromi. Ia menilai Badan Kehormatan (BK) DPRD telah kehilangan arah, independensi, dan integritas moral dalam menegakkan disiplin serta etika para wakil rakyat.
Dalam pernyataannya di hadapan awak media, Frengkymax menegaskan BK DPRD kini bukan lagi “Badan Kehormatan”, melainkan telah berubah menjadi “Badan Kenyamanan.” Menurutnya, lembaga yang seharusnya menjadi benteng moral justru tampil sebagai pelindung perilaku menyimpang anggota DPRD.
“Kalau kasus Wahyu Moridu bisa disidangkan dan diputus hanya dalam dua hari, kenapa kasus lain seperti dugaan pelanggaran sumpah jabatan, kolusi di Komisi III, dugaan suap terhadap Ketua DPRD Thomas Mopili, dan kasus Mustafa Yasin harus dibiarkan menggantung berbulan-bulan tanpa kejelasan? Ini bukti nyata BK tidak konsisten, bahkan bisa jadi sudah tidak independen lagi,” tegas Frengkymax dengan suara meninggi.
Aktivis vokal yang dikenal keras dalam isu antikorupsi itu menuding BK DPRD Provinsi Gorontalo tak lagi menjunjung keadilan dan transparansi. Ia menduga kuat ada praktik kongkalikong dan kompromi politik yang sengaja dimainkan untuk melindungi figur-figur tertentu di internal DPRD.
“Keterlambatan itu bukan kebetulan. Bisa jadi para anggota BK lebih sibuk menikmati perjalanan dinas (perdis) ketimbang menuntaskan tanggung jawab moral mereka terhadap publik. Rakyat menunggu, tetapi mereka malah asyik jalan-jalan pakai uang negara,” sindirnya tajam.
Lebih jauh, Frengkymax menilai BK DPRD telah gagal total menjaga marwah lembaga legislatif. Fungsi etis yang seharusnya mengawasi dan menindak pelanggaran justru berubah menjadi tameng politik bagi segelintir elit yang ingin berlindung di balik kekuasaan.
Karena itu, Frengkymax bersama massa aksi yang lebih besar akan mendatangi Gedung DPRD Provinsi Gorontalo untuk menuntut transparansi kinerja BK serta mendesak adanya langkah konkret dalam penyelesaian kasus-kasus lama yang sengaja dibiarkan menumpuk.
Situasi di lokasi bahkan sempat memanas. Frengkymax dan kelompoknya mengancam akan membongkar ruangan BK jika dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi terkait progres penanganan berbagai dugaan pelanggaran yang sudah lama dilaporkan.
“Kalau BK tidak becus, maka rakyat yang akan turun tangan. Jangan main-main dengan kepercayaan rakyat. Kami siap bongkar ruangan BK kalau perlu, karena lembaga itu sudah tidak berfungsi sebagai penjaga kehormatan, melainkan hanya penjaga kepentingan,” ujar Frengkymax lantang di depan Gedung DPRD.
Aksi protes sebelumnya ini sontak menjadi sorotan publik dan menambah tekanan terhadap pimpinan DPRD serta seluruh anggota BK yang selama ini lebih banyak memilih bungkam.
Sejumlah pengamat politik menilai, pernyataan Frengkymax bukan sekadar retorika. Lambannya penanganan kasus yang menjerat para wakil rakyat adalah bukti telanjang adanya krisis akuntabilitas dan hancurnya integritas kelembagaan DPRD Gorontalo.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Provinsi Gorontalo maupun BK DPRD masih menutup mulut dan enggan memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, desakan publik agar BK segera bertindak tegas, transparan, dan profesional terus menguat.
Frengkymax menutup pernyataannya dengan pesan keras yang menyentil nurani publik:
“Kalau lembaga yang seharusnya bermartabat justru berubah menjadi lembaga yang menutupi kesalahan, maka rakyat Gorontalo harus berani bersuara. Diam terhadap ketidakadilan sama artinya ikut melanggengkan kebusukan moral di tubuh pemerintahan.”
Aksi Frengkymax Kadir kali ini bukan sekadar menggugat kinerja BK DPRD, tetapi juga menelanjangi rapuhnya sistem pengawasan internal di lembaga legislatif Provinsi Gorontalo.
