Rekamfakta.com, Jakarta – Komisi XI DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Bappenas, OJK, dan BPS, yang dihadiri juga oleh anggota Komisi XI Rachmat Gobel yang juga sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem di Ruang Komisi XI, Nusantara I DPR-RI, Senin kemarin (07/06/2021).
Rapat tersebut membahas terkait Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional 2022, serta membahas langkah-langkah Pemerintah, hingga target sasaran pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Provinsi di Daerah.
Menurut Rachmat Gobel, dukungan Pemerintah Pusat melalui program-program Kementerian/Lembaga penting bagi perekonomian daerah, apalagi didukung kepada para pelaku UMKM dan juga untuk sektor Pertanian.
“Pemerintah harus mendorong penguatan UMKM kita menuju pasar domestik atau pasar Global, sehingga UMKM akan berperan penting pada pemulihan Ekonomi negara kita,” ungkap Rachmat Gobel.
Aleg DPR-RI dari Fraksi NasDem Dapil Gorontalo ini menjelaskan, terkait harapan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pelosok dapat diartikan bahwa membangun Indonesia diawali dari Desa.
Selain UMKM, Rachmat Gobel juga meminta Pemerintah untuk mendorong Industri Jamu masuk ke Pasar Dunia.
“Transaksi perdagangan Jamu di Pasar Dunia mencapai 900 Trilyun, sementara itu, produksi Jamu yang di Ekspor dari Indonesia hanya sekitar 9 Trilyun, jadi bagaimana Jamu, Handy Craft dan Meubel, bisa menjadi produk Global. Karena kebutuhan Pasar Global sangat besar. ini bisa menjadi fokus Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” terang Rachmat Gobel.
Pertanian juga menjadi salah satu program yang disampaikan oleh Rachmat Gobel dalam rapat Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional 2022.
Pemerintah sedang merancang Tujuh Prioritas Nasional dalam RKP 2022 beserta besaran anggaran yang dibutuhkan, dimana total anggarannya dalam pagu indikatif mencapai Rp.577,7 Trilyun.
Ketujuh prioritas tersebut di antaranya, pertama, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan pagu indikatif Rp.47,5 Trilyun. kemudian, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan manajemen pemerataan Rp.106,2 Trilyun. serta peningkatan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Rp.237 Trilyun.
Evolusi mental dan pembangunan kebudayaan Rp.5 Trilyun. Kemudian, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Rp.125,7 Trilyun, pembangunan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana serta perubahan iklim Rp.9,6 Trilyun. Terakhir, penguatan stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan serta transformasi pelayanan publik dengan pagu indikatif sebesar Rp.46,7 Trilyun. (0N4L/RF)
