Rekam Fakta, Gorontalo – Sorotan terhadap transparansi anggaran di Provinsi Gorontalo kembali mencuat setelah aktivis mahasiswa, Fikri Abdullah, mempertanyakan penggunaan dana perjalanan dinas DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang hampir mencapai Rp149 miliar. Hingga saat ini, menurut Fikri, belum ada titik kejelasan terkait laporan penggunaan anggaran tersebut, menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
Dalam sebuah pernyataan tegas, Fikri Abdullah menekankan bahwa angka sebesar itu harusnya memiliki justifikasi yang jelas, terutama dalam konteks manfaat dan efektivitas perjalanan dinas yang dilakukan para anggota dewan.
“Bagaimana mungkin dana perjalanan dinas bisa mencapai angka fantastis Rp149 miliar? Kami sebagai mahasiswa dan masyarakat berhak tau, kemana saja dana ini digunakan, siapa yang terlibat, serta apa dampaknya bagi masyarakat Gorontalo. Sampai sekarang, belum ada transparansi yang memadai,” ujar Fikri dalam konferensi pers yang diadakan di salah satu pusat diskusi mahasiswa, Minggu (16/03/2025).
Lebih lanjut, Fikri menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, praktik perjalanan dinas kerap menjadi sorotan karena diduga menjadi celah bagi oknum untuk melakukan pemborosan anggaran hingga potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, ia mendesak agar pihak berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum, segera turun tangan untuk mengaudit dan mengungkap fakta di balik angka fantastis tersebut.
“Jangan sampai kasus ini hanya berlalu tanpa kejelasan. Jika ada indikasi penyalahgunaan, maka harus ada langkah tegas dari pihak berwenang. Jangan biarkan kepercayaan publik terhadap institusi DPRD terus terkikis,” tambahnya.
Fikri dan sejumlah mahasiswa lainnya berencana untuk menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat guna menuntut transparansi dari pihak DPRD Provinsi Gorontalo. Mereka juga berencana melayangkan surat resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta investigasi lebih lanjut.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, mengingat besarnya angka yang dipertanyakan serta minimnya informasi resmi yang diberikan kepada masyarakat. Apakah pihak DPRD Gorontalo akan memberikan klarifikasi? Ataukah dugaan penyalahgunaan anggaran ini akan semakin menguat?
“Penegak hukum perlu lebih ekstra proaktif dalam menyelesaikan segala tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme di wilayah serambi Madinah. Segera berikan kejelasan dan titik terang dari kasus ini”, Tandasnya.
