Rekamfakta.com, Provinsi Gorontalo – Aksi Walk Out yang dilakukan oleh Fraksi NasDem-Amanat pada pembahasan dan pengesahan APBD-P Provinsi Gorontalo Tahun 2021 mendapatkan banyak respon positif dan acungan jempol dari seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, baik yang berada di Gorontalo maupun yang berada di luar Gorontalo, bahkan masyarakat di seluruh Indonesia juga banyak yang memberikan support dan motivasi untuk seluruh Ketua dan Anggota Fraksi NasDem-Amanat Provinsi Gorontalo.
Anggaran perubahan yang nilainya puluhan bahkan ratusan Milyar ditengah krisis Pandemi COVID-19 saat ini tentu saja sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang terkena dampak wabah virus ini, bukan malahan berencana membeli Fasilitas Mobil Dinas yang sangat mewah untuk Pimpinan DPRD yang sifatnya cuma untuk perorangan yang menikmatinya.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea yang tergabung juga didalam Fraksi NasDem-Amanat sangat menyesalkan sikap Banggar di DPRD Provinsi yang menyetujui semua usulan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanpa mempertimbangkan azas manfaatnya.
“Semua rencana anggaran perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rancangan APBD-P Provinsi Gorontalo 2021, semuanya diterima oleh Banggar dan disahkan, Jadi tidak ada satupun usulan dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diterima, Artinya Banggar ini bukan lagi sebagai Badan yang fungsinya membahas Anggaran tapi Badan yang Langsung menyetujui Anggaran, tidak ada gunanya, daripada makan waktu untuk membahasnya, mendingan langsung disetujui dan tanda tangan saja semua dan langsung disahkan,” sungut Dambea.
“Walk Out hari ini (kemarin, red), mungkin baru satu-satunya selama 20 tahun Provinsi Gorontalo berdiri, baru kali ini ada 1 Fraksi bersama seluruh anggotanya yang Walk Out, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh kami Fraksi Nasdem-Amanat pada hari ini, saya kira hal ini sangat rasional, karena selama ini tidak ada artinya Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, DPRD bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi sudah menjadi Dinas Perwakilan Rakyat Daerah yang menyerupai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena sangat terkesan bisa diatur-atur seenaknya oleh Gubernur,” tambahnya lagi.
Menurut Adhan Dambea, kondisi rakyat sekarang ini lagi susah, enak-enaknya Pimpinan Dewan mau pakai mobil baru, Mobil sekarang masih bisa digunakan! Jika memang mobil itu sudah 10 kali mogok di jalan, maka sudah seharusnya diganti. Tapi sekarang ini mobil Dinas Pimpinan Dewan itu masih bagus, kenapa mau diganti yang baru, Apa susahnya anggaran pengadaan Mobil Dinas itu diarahkan misalnya untuk mengangkat nasib ribuan UMKM yang sedang terpuruk.
“Ini yang tidak terpikirkan oleh Pemerintah Provinsi. Jadi saya bilang selalu, bahwa ini keberpihakan ke rakyat (yang sering digaungkan Gubernur) ini yahanuk (kamuflase, red), tidak ada, cuma cerita, kalau pidato di hadapan rakyat luar biasa,” tegas Dambea.
“Saya kira ini pembelajaran untuk kita semua, saya menghimbau kepada semua Partai supaya ada sikaplah, sebab kita ini Anggota DPRD ini kita sudah janji di hadapan rakyat bahwa kami akan memperjuangkan kepentingan rakyat, namun setelah duduk disini (DPRD, red), suara mereka tersumbat. Jadilah sebagai Wakil Rakyat yang benar, jangan duduk sebagai Anggota Dewan cuma hasilnya yang kita harapkan, tetapi perjuangan kita untuk rakyat tidak pernah nampak, coba kita bicara jujur saja, selama 2 tahun ini, sudah apa perjuangan yang Anggota Dewan Provinsi yang luar biasa untuk kepentingan rakyat, belum pernah ada perjuangan Anggota DPRD Provinsi yang ngotot-ngototan dengan Pemerintah Provinsi untuk meminta harapan rakyat terpenuhi, tidak pernah ada,” pungkas AD
(0N4L/RF)
