Rekamfakta.com, Provinsi Gorontalo – Masih berkaitan dengan Walk Out-nya Fraksi NasDem-Amanat, saat Sidang Paripurna Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2021, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi mengatakan bahwa pihaknya tetap menolak belanja daerah yang dinilai tidak pro rakyat.
“Keinginan kami, sisa anggaran 34 miliyar ini diperuntukan untuk rakyat. Salah satunya kepada UMKM yang terpuruk diakibatkan pandemi ini. Jadi khusus untuk belanja modal, kami sarankan untuk menunda dulu nanti diambil pada APBD induk itu anggaranya sangat besar, lagian juga waktu pelaksanaanya tinggal sedikit dan itu harapan kami. Dan ternyata harapan kami tidak terakomodir oleh keputusan banggar bersama TAPD, jadi sikap kami menolak belanja diperuntukan untuk modal, tapi untuk belanja rakyat itu kami terima,” Ungkap Sofyan.
Ditemui usai rapat paripurna oleh sejumlah awak media, Ketua Deprov Paris RA Jusuf menjelaskan bahwa terkait mobil dinas yang dipermasalahkan fraksi NasDem-Amanat, sebenarnya tidak ada masalah. Menurut Paris, mobil dinas ini merupakan hal yang dibutuhkan dan sudah dibicarakan sebelumnya.
“Kita juga patut menghargai masih ada pihak NasDem-Amanat melakukan hal tersebut, sesuai sikap mereka cuman yang jelas pada saat pembahasan anggaran yang terakhir itu semua sudah menyetujui hal tersebut,” Ujar Paris.
Sementara Wakil Ketua DPRD dari Partai PDIP, Kris Wartabone menjelaskan bahwa pada tanggal 19 September 2019 sejak dilantik sebagai Anggota DPRD, didalam ketentuan Susunan Kedudukan (Susduk), Kata Kris unsur pimpinan DPRD itu kedudukan dengan jabatannya itu diberikan fasilitas kenderaan karena jabatannya itu undang-undang.
“Pada saat pimpinan DPRD ditawarkan oleh pemerintah daerah belum dapat dan disarankan untuk menggunaan kenderaan yang pengadaannya tahun 2014, tidak ada yang protes kami terima secara ihklas. Dan pada saat pembahasan pergeseran internal di DPRD ini muncul dari pemerintah daerah, salah satu fraksi yang menolak yang didalamnya ada pimpinan itu menyarankan nanti diserahkan kepemerintah daerah saja, waktu itu sepakat tidak ada yang menolak karena itu salah satu saran juga dari wakil ketua,” Jelasnya.
“Dalam persoalan pembahasan APBDP ada yang lucu dalam arti, pertama pimpinan daerah ini tidak menerima tunjangan transportasi karena jabatanya pimpinan dewan ini mendapatkan kenderaan, sementara itu kita tidak mendapatkan kenderaan dan pak ketua tidak mendapatkan tunjangan perumahan. Kita anggota dewan ini, menerima tunjangan transportasi sebesar Rp. 13 juta perbulan ,artinya selama lima tahun mereka mendapatkan Rp. 780 juta setiap anggota, kami tidak mendapatkan apa – apa. Sementara pengadaan kenderaan oleh pemerintah daerah dan kami tidak pernah meminta itu. Nah, oleh pemerintah daerah dengan kondisi saat ini , setelah ada anggaranya diberikan dan kami tidak meminta, artinya kalau pun diadakan kami empat orang pimpinan dewan ini tidak akan memiliki itu hanya dalam penugasan,” ungkap Kris dihadapan sejumlah awak media.
“Kalau bicara keprihatinan, semua porsinya sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dan itu sudah disetujui oleh kita semua. Kalau bicara masalah pimpinan, coba beranikah mereka delapan anggota DPR dari fraksi yang menolak itu ada sebesar Rp. 6 Miliyar 240 Juta (Untuk,red) diserahkan kepada kepedulian seperti apa yang mereka sampaikan. Padahal porsi untuk yang kena dampak ini kita bicarakan semua sudah terpenuhi, tidak ada yang lain. Yang lebih aneh lagi, mungkin mereka malu yang harusnya kita perjuangkan diakhir masa jabatan pak Rusli – Idris yang dituangkan dalam RPJMD adalah pengadaan islamic center. Itu sudah kita sepakati mau ditolak, kan lucu. Disitu sudah ada dana umat sebesar Rp. 2 Miliyar lebih, kalau kita tidak anggarkan kapan lagi itu. sementara sudah masuk dalam RPJMD untuk saat ini, yang Rp.15 Miliyar ditolak oleh NasDem Amanat, itu baru untuk badan mesjid raya. Itulah yang kami rasa agak lucu, maka kami berjuang harus masuk dan dikait kaitkan bahwa seolah olah kami pimpinan yang minta kenderaan,” Tegas Kris.
Baca juga : https://rekamfakta.com/yuriko-kamaru-kami-tetap-konsisten-dengan-sikap-kami-di-dalam-rapat-badan-anggaran/
Disinggung mengenai pengadaan angaran mobil dinas agar ditunda dan anggarannya diperuntukan untuk penanganan covid 19, Kris mengatakan sudah berupaya untuk melakukan hal tersebut.
“Kami sudah lakukan itu tapi semua fraksi menolak apa yang kami sampaikan, saya bilang pak ketua di komisi satu untuk aspirasi komisi satu, saya koordinator komisi dua serahkan ke komisi dua begitu juga pak Sofyan dan pak Awaludin tapi ini juga ditolak dengan alasan – alasan yang logis karena anggaran sudah tersedia ketersediaan dana. Menyangkut ketersediaan dana PON tidak tersedia itu juga yang menjadi persoalan, tapi untuk masalah pengadaan kenderaan, kami ambil dari dana hibah untuk pembebasan pembangunan mesjid islamic center wah itu tanda tanya besar, kami sejak 2019 sejak tanggal 19 September menggunakan kenderaan yang tidak ada, sementara tidak dalam ketentuan undang undang kami bersabar kami kehilangan dana 13 juta dana transportasi. Intinya kami ke empat pimpinan DPRD menolak mobil dinas, tetapi dari pemerintah provinsi yang mengadakan dan alasan dari pemerintah ini bukan hak mobil pimpinan DPRD tapi hak pemerintah daerah harus melengkapi itu dengan total 2,8 Miliyar,” Ungkap Kris.
”Sementara yang menolak menerima 6 Miliyar 240 Juta, coba kalau benar benar peduli kepada rakyat yang 13 juta perbulan yang mereka himpun itu, coba ramai ramai serahkan kepada rakyat itulah baru saya akui. Saya dari sejak awal reformasi jadi anggota DPR, baru kali ini menemukan hal hal seperti ini. Yang bicara tidak pernah bicara di banggar, bicara tidak peduli, kan lucu. Dan mobil yang kita gunakan saat ini, sudah tidak layak digunakan mengingat sudah enam tahun digunakan,” Pungkasnya. RF/Rachmad