‎Kritik RG: BUMN Karya Harus Bertransformasi, Budaya Kerja Belum Profesional !

‎Rekam Fakta, Gorontalo — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menyoroti kinerja serta masa depan BUMN Karya, terutama terkait budaya kerja yang belum profesional, lemahnya efisiensi, dan rendahnya kualitas konstruksi.
‎
‎Ia menyebut bahwa pasar konstruksi nasional telah diproteksi pemerintah selama lebih dari satu dekade. Dengan kondisi tersebut, seharusnya BUMN Karya mampu mencetak keuntungan signifikan, bukan justru mencatat kerugian dan menghadirkan persoalan struktural.
‎
‎“Sebetulnya perusahaan ini punya masa depan nggak ya? Kita lihat (BUMN) karya-karya ini punya masalah semua,” ujar Gobel dalam RDP Komisi VI DPR dengan PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
‎
‎Gobel menegaskan bahwa persoalan tidak hanya pada kesalahan investasi masa lalu. Menurutnya, budaya kerja BUMN Karya masih belum dikelola layaknya perusahaan modern. Banyak perusahaan, katanya, masih bekerja dengan pola birokrasi, di mana anggaran harus dihabiskan, bukan dihemat.
‎
‎“Budaya kerja karya-karya ini tidak seperti perusahaan yang punya budaya korporasi yang bagus. Hampir sama dengan pemerintah, habisin anggaran, bukan ciptakan keuntungan,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan internal, terutama pada aspek keuangan. Menurut Gobel, direktur keuangan seharusnya mampu mengontrol arah perusahaan dan memastikan setiap keputusan menciptakan nilai tambah.
‎
‎“Ini menciptakan keuntungan atau malah melarikan keuntungan?” kritiknya.
‎
‎Selain itu, Gobel menilai kualitas pengerjaan proyek BUMN Karya masih jauh dari standar internasional. Ia membandingkan dengan pembangunan Grand Hyatt oleh kontraktor Korea, yang menurutnya menghasilkan kualitas konstruksi lebih tahan lama.
‎
‎Sebaliknya, ia menilai sejumlah proyek BUMN Karya cepat rusak dan minim perhatian terhadap aspek lingkungan. Gobel mencontohkan toilet fasilitas umum yang sudah bau dalam hitungan bulan serta proyek jalan yang kotor akibat manajemen lapangan yang buruk.
‎
‎Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa standar kualitas yang rendah ini menunjukkan bahwa BUMN Karya belum sepenuhnya bertransformasi menuju pendekatan konstruksi modern. Sementara negara lain seperti China sudah mengadopsi sistem manufaktur dan metode knock down yang lebih efisien, BUMN Karya di Indonesia masih terpaku pada metode konvensional.
‎
‎“Kenapa tidak berpikir yang sama? Kalau mau bersaing sekelas Hyundai, ya harus berubah,” tegasnya.
‎
‎Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan bahwa tujuan pengawasan Komisi VI DPR adalah mendorong perbaikan menyeluruh. Ia yakin BUMN Karya masih memiliki kesempatan memperbaiki diri melalui peningkatan profesionalisme dan tata kelola.
‎
‎Baginya, standar tinggi yang ia gunakan merupakan hal wajar, mengingat pengalaman panjangnya bermitra dengan Jepang yang memiliki standar konstruksi dan efisiensi kelas dunia.
‎
‎Menutup pernyataan, Komisi VI DPR menyatakan tetap mendukung proses perbaikan BUMN Karya. Namun Gobel meminta manajemen menerapkan transformasi yang nyata agar perusahaan negara tersebut mampu memberikan kualitas konstruksi yang lebih baik, efisiensi yang lebih kuat, serta budaya kerja yang benar-benar profesional.
‎
‎
‎***