Rekam Fakta, Gorontalo— Solidaritas Intelektual Generasi Aktivis (SIGA) Gorontalo kembali mengguncang panggung publik dengan menggeruduk Kantor DPRD Kota Gorontalo, Senin (1/12). Massa mendesak lembaga legislatif agar tidak hanya ‘tidur’ ketika tata kelola layanan kesehatan dan moralitas birokrasi tercoreng akibat keputusan sepihak Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dalam polemik Puskesmas Sipatana.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari desakan SIGA agar DPRD membuka seluruh fakta polemik Sipatana melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara transparan dan terbuka.
“Birokrasi Sedang Sakit, DPRD Jangan Menutup Mata!”
Dalam orasi lapangan, Koordinator SIGA Gorontalo, Agung Puluhulawa, menegaskan bahwa DPRD tidak boleh diam ketika moral birokrasi runtuh dan keputusan teknis berubah menjadi panggung pembenaran instansi tertentu.
“DPRD jangan tidur! Birokrasi ini sedang sakit. Kepala PKM Sipatana dijadikan tumbal, sementara akar persoalan tidak disentuh sama sekali,” tegasnya.
Menurut SIGA, pemberhentian Kepala PKM Sipatana dilakukan tanpa pemahaman kronologi yang utuh sehingga mencederai asas keadilan dan memperburuk citra publik terhadap layanan kesehatan.
SIGA Desak: RDP Terbuka, Fakta Jangan Ditutup-tutupi
SIGA menuntut DPRD segera menggelar RDP terbuka dengan menghadirkan seluruh pihak terkait mulai dari Dinas Kesehatan, staf PKM Sipatana, dan pihak keluarga korban.
“Kami menuntut RDP terbuka! Jangan ada pembodohan publik. Jangan ada kambing hitam untuk menyelamatkan institusi yang panik,” seru massa.
DPRD Merespons Positif: RDP Siap Diproses
Walaupun Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, tidak berada di tempat saat massa tiba, komunikasi difasilitasi melalui sambungan telepon.
Ia menyatakan siap menindaklanjuti tuntutan SIGA.
“Silakan SIGA memasukkan surat permohonan resmi. Kami siap memproses,” ujar Irwan.
Jawaban ini disambut baik massa aksi yang menegaskan bahwa langkah mereka semata-mata untuk membela keadilan, bukan agenda politik.
SIGA Tegas: Pengawasan DPRD Tidak Boleh Mandul
SIGA mengingatkan DPRD agar tidak hanya berfungsi simbolik, melainkan menjadi penjaga kepentingan publik yang sesungguhnya.
“Ini ujian moral parlemen: beranikah membuka kebenaran atau memilih diam demi kenyamanan politik?” tantang Agung Puluhulawa.
SIGA memastikan akan terus mengawal proses ini hingga semua fakta dibuka dan keadilan benar-benar ditegakkan.
***
