‎Banjir di “Hulawa” Diduga Akibat Sedimentasi, LAPESDA Soroti Kerusakan Hutan

Rekam Fakta, Gorontalo – Banjir yang kembali melanda Dusun Hele, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, pada Selasa, 30 Desember 2025, diduga kuat disebabkan oleh tingginya sedimentasi dari wilayah pegunungan di sekitarnya. Dugaan ini muncul setelah pantauan langsung di lapangan oleh LAPESDA (Lembaga Advokasi Sumber Daya Alam).
‎
‎Direktur Eksekutif LAPESDA, Roy Inaku, menjelaskan bahwa kondisi kawasan pegunungan saat ini memprihatinkan akibat kerusakan hutan yang masif. “Banyak area yang dulunya ditutupi hutan kini telah terbuka. Tanah dipapas dan dibentuk terasering, yang justru mempercepat erosi,” ujar Roy.
‎
‎Ia menambahkan, dengan kondisi lereng yang curam, tanah tidak mampu menyerap air hujan dengan baik. Akibatnya, saat hujan deras, air langsung mengalir ke bawah sambil membawa sedimen dan batuan, yang kemudian mengendap di sungai. Kondisi ini membuat sungai menjadi dangkal, kapasitas tampung air menurun, dan pemukiman warga terdampak.
‎
‎“Dulu jarak antara dasar sungai dan daratan pemukiman cukup tinggi, sekitar 15–20 meter. Sekarang sungai hampir sejajar dengan daratan karena sedimentasi,” jelas Roy. Sungai yang seharusnya menjadi penampung air alami kini berubah menjadi aliran sedimen bercampur air.
‎
‎Roy, yang juga aktivis lingkungan di Pohuwato dan Boalemo, menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya legalitas aktivitas di pegunungan, tetapi kerusakan hutan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. “Ketika bencana terjadi, fokus utama harus lingkungan yang rusak, bukan sekadar status hukum kegiatan di sana,” katanya.
‎
‎LAPESDA mendorong pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk turun langsung ke lapangan, melihat kondisi nyata, dan berbicara berdasarkan data, bukan asumsi. Roy juga menekankan pentingnya kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang melibatkan masyarakat terdampak.
‎
‎“Fokus utama adalah perlindungan rakyat agar tidak terus menjadi korban kerusakan lingkungan. Pemerintah dan DPRD perlu segera melakukan kajian profesional dan berbasis data sebelum bencana yang lebih besar terjadi,” tandasnya.
‎
‎***