Rekam Fakta, Gorontalo — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Hanura Provinsi Gorontalo dipastikan berjalan sah dan tidak mengalami deadlock, meski penetapan ketua DPD akhirnya diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi, Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat DPP Hanura, Zulhendri Chaniago usai forum Musda berlangsung hingga larut malam.
Menurut Zulhendri, mekanisme di internal Hanura mengatur bahwa setiap calon Ketua DPD wajib mengantongi rekomendasi resmi dari Ketua Umum DPP Hanura. Karena itu, forum Musda tidak bisa langsung melakukan pemilihan ketika calon yang telah mendapat rekomendasi memilih mundur secara mendadak.
“Musda ini sah dan tidak ada deadlock. Hanya saja, sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi, calon ketua DPD wajib mendapat rekomendasi ketua umum,” ujar Zulhendri.
Ia menjelaskan, sebelumnya nama calon telah melalui proses verifikasi dan penelitian DPP sebelum diajukan kepada Ketua Umum untuk mendapatkan rekomendasi resmi. Namun situasi berubah ketika calon yang telah direkomendasikan, yakni Hamid Kuna, tiba-tiba menyatakan mundur pada detik-detik terakhir tanpa penjelasan yang jelas kepada forum.
“Kami juga terkejut. Harusnya setelah rekomendasi keluar, tidak ada lagi pengunduran diri. Tapi beliau mundur tanpa alasan yang jelas disampaikan kepada kami,” katanya.
Zulhendri menegaskan, kondisi tersebut bukan deadlock sebagaimana dipersepsikan sebagian pihak. Sebab, forum Musda tidak mengalami kebuntuan akibat konflik atau perebutan dukungan antar kandidat, melainkan murni karena tidak adanya calon yang memenuhi syarat rekomendasi pada saat sidang berlangsung.
“Kalau tidak ada aturan rekomendasi, malam ini juga bisa dilakukan pemilihan. Tapi karena syarat itu wajib, maka keputusan akhirnya ditarik ke DPP,” jelasnya.
Keputusan pengambilalihan penetapan Ketua DPD oleh DPP Hanura, lanjutnya, telah disahkan melalui forum resmi Musda dan diketok palu dalam sidang pleno.
Dengan kondisi tersebut, DPP Hanura disebut akan segera menentukan figur Ketua DPD Hanura Gorontalo dalam waktu dekat. Zulhendri menyebut proses itu kemungkinan berlangsung paling lama sepekan mengingat saat ini terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat DPD.
“PLT dan kepengurusan lama sudah demisioner. Jadi sekarang memang terjadi kekosongan. Karena itu DPP akan bergerak cepat menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Ia juga meminta agar publik tidak menggiring opini bahwa Musda IV Hanura Gorontalo mengalami kegagalan ataupun deadlock.
“Jangan ditulis deadlock, karena ini bukan deadlock. Ini hanya situasi yang memang di luar perkiraan kami. Kasus seperti ini baru pertama kali terjadi,” tutup Zulhendri.
