Rekam Fakta, Gorontalo – Agenda silaturahmi Pemerintah Kota Gorontalo kembali berlanjut dan kini memasuki titik ke-18. Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Sabtu (23/5/2026) itu menjadi wadah penyampaian berbagai informasi penting terkait keamanan, pelayanan publik, hingga pembangunan berbasis data.
Kegiatan tersebut dihadiri , , Sekretaris Daerah , jajaran pimpinan instansi vertikal, unsur TNI dan Polri, serta pimpinan BTN Gorontalo.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pergaulan bebas, perundungan (bullying), penyalahgunaan media sosial, hingga pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kanit PPA Polresta Gorontalo Kota, , mengungkapkan bahwa kasus yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak masih tergolong tinggi. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, pihaknya telah menerima sekitar 60 laporan dari masyarakat terkait berbagai persoalan hukum dan sosial.
“Sebagian laporan sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses lebih lanjut,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitar. Menurutnya, kepolisian menjamin kerahasiaan identitas pelapor maupun korban.
“Kami pastikan identitas pelapor dan korban akan dirahasiakan. Jika menemukan tindak kriminal, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan kehadiran polisi, masyarakat bisa menghubungi layanan call center 110 yang aktif selama 1×24 jam,” jelasnya.
Meski demikian, Aristia mengingatkan agar layanan darurat tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Ia menyebut masih ditemukan laporan iseng yang justru menghambat pelayanan kepolisian.
“Kami imbau jangan main-main, karena ada juga yang usil. Bahkan ada yang menelepon hanya untuk mencari jodoh dan hal-hal yang tidak semestinya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo, , menyampaikan bahwa BPS akan melaksanakan pendataan usaha masyarakat dalam rangka Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai Mei hingga Agustus.
Ia mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan akurat serta dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Jangan takut kalau ada petugas BPS datang mendata dan jangan mengada-ngada. Data yang kami sajikan akan maksimal jika petugas mendapatkan jawaban yang jujur,” kata Sri.
Menurutnya, data yang valid tidak hanya menjadi kumpulan angka, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan program dan kebijakan yang tepat sasaran.
“Karena data bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
