Rekam Fakta, Gorontalo — Pemerintah Kota Gorontalo menerima apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II di Makassar.
Apresiasi tersebut menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Gorontalo dalam upaya memperkuat pelayanan dasar, khususnya memastikan akses dan kualitas layanan kesehatan dapat terus dirasakan masyarakat.
Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry Rumampuk, mengatakan capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Gorontalo, tetapi yang paling penting adalah bagaimana capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Jeffry, menyampaikan pesan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea.
Menurut Jeffry, penilaian Kemendagri mencakup sejumlah aspek yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Di antaranya kemudahan akses fasilitas kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi, kesiapan fasilitas kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis hingga inovasi pelayanan.
Dari sisi akses, masyarakat Kota Gorontalo disebut relatif mudah menjangkau fasilitas kesehatan. Sebanyak 10 Puskesmas dan rumah sakit dapat dijangkau dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit dari tempat tinggal masyarakat.
Pelayanan di Puskesmas juga terus diarahkan melalui pendekatan klaster agar layanan menjadi lebih terintegrasi dan komprehensif. Pelayanan tersebut mencakup kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia, penanganan penyakit menular, kesehatan lingkungan hingga pelayanan lintas klaster seperti UGD, poli gigi, laboratorium dan farmasi.
Pada aspek kepesertaan JKN, Kota Gorontalo tercatat mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen. Pemerintah Kota Gorontalo juga memberikan jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas, warga lanjut usia dan masyarakat terlantar.
“Prinsipnya, pelayanan kesehatan harus bisa diakses masyarakat. Pemerintah hadir memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak tertinggal dalam mendapatkan pelayanan,” kata Jeffry.
Selain akses dan kepesertaan JKN, aspek sanitasi turut menjadi bagian dari penilaian. Dari 50 kelurahan, rata-rata capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tercatat 98,7 persen. Sementara 97,41 persen dari 39.532 rumah yang tercatat disebut telah memenuhi syarat sebagai rumah sehat.
Pada fasilitas kesehatan, seluruh Puskesmas dan RSUD di Kota Gorontalo disebut telah terakreditasi Paripurna. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan juga tercatat mencapai target 100 persen untuk 12 jenis pelayanan dasar.
Kota Gorontalo juga dinilai dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Dalam dokumen penilaian disebutkan, capaian CKG Kota Gorontalo telah berada di atas 50 persen.
Meski capaian tersebut mendapat apresiasi, Pemerintah Kota Gorontalo masih memiliki sejumlah pekerjaan yang perlu diperkuat. Salah satunya pemenuhan alat kesehatan di Puskesmas.
Dokumen penilaian mencatat target pemenuhan alat kesehatan sebesar 40 persen belum seluruhnya tercapai. Masih terdapat kebutuhan alat kesehatan yang harus dipenuhi, seiring bertambahnya standar peralatan kesehatan.
Sebagian kebutuhan tersebut telah diusulkan melalui program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), namun proses distribusinya masih membutuhkan waktu.
“Penghargaan ini tentu bukan garis akhir, dan justru menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan yang harus kami tuntaskan. Pemerintah Kota akan terus melihat apa yang masih kurang, kemudian memperbaikinya secara bertahap,” ujar Jeffry.
Sejumlah inovasi yang dikembangkan Puskesmas juga menjadi bagian dari penilaian. Di antaranya VIMORA TB di Puskesmas Hulonthalangi, Ruko Sudirman dan Pelita TB di Puskesmas Kota Barat, Dian Cerdasss di Puskesmas Dumbo Raya, GEMA SENJA di Puskesmas Kota Tengah, SIDITA LANGSING di Puskesmas Pilolodaa, serta RUCIKA dan Nakes Menyapa di RUTE LAMA di Puskesmas Dungingi.
Jeffry mengatakan, Wali Kota Adhan Dambea terus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, apresiasi dari Kemendagri diharapkan menjadi momentum untuk mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus memperkuat aspek pelayanan yang masih membutuhkan perhatian.
“Pak Wali Kota berharap penghargaan ini tidak berhenti pada seremoni. Ukurannya tetap pada manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan, kemudahan akses dan keberlanjutan program kesehatan harus terus dijaga,” kata Jeffry.
Sementara terkait peruntukan dan output dari penghargaan tersebut, Jeffry menyebut Pemerintah Kota Gorontalo masih menunggu petunjuk dari Wali Kota Gorontalo.
(Adv)
