Rekam Fakta, Gorontalo – Penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi profesi hukum.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kunjungan silaturahmi Bawaslu Provinsi Gorontalo ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPD PPKHI) Provinsi Gorontalo, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua DPD PPKHI Provinsi Gorontalo, Afrizal A. Pakaya, S.H., bersama jajaran pengurus.
Pertemuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai kondisi demokrasi pasca-Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sekaligus membahas berbagai masukan untuk memperkuat kehidupan demokrasi di Provinsi Gorontalo.
Ketua DPD PPKHI Gorontalo, Afrizal A. Pakaya, menyampaikan bahwa organisasi profesi hukum memiliki ruang kontribusi dalam mendukung konsolidasi demokrasi, terutama melalui penguatan supremasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional.
Menurutnya, peran pengacara dan konsultan hukum tidak hanya terbatas pada pendampingan serta penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui edukasi hukum dan keterlibatan dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Afrizal berharap pertemuan ini menjadi awal dari komunikasi dan kerja sama kelembagaan yang berkelanjutan antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan DPD PPKHI Gorontalo.
Dengan demikian, keterlibatan organisasi profesi hukum diharapkan dapat turut mendukung upaya menjaga hak konstitusional warga negara, memperkuat kesadaran hukum, serta mendorong kualitas demokrasi di Provinsi Gorontalo.
