Rekamfakta.com, Provinsi Maluku – Kabupaten Bursel “Namrole”, Usai melakukan rapat kerja bersama lembaga bantuan Hukum, l ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan Muhajir Bahta kepada wartawan diruang kerjanya, menyatakan sikap dengan tegas bahwa DPRD sangat menolak pemotongan gaji honorer Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebesar 25% dari alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2020 sebesar 4 Miliar lebih leh Pemda Bursel. Senin, 06/07/2020
Pernyataan sikap yang disampaikan ketua DPRD ini merupakan bentuk kepedulian kepada rakyatnya serta ketegasan komitmen DPRD dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah daerah di kabupaten buru selatan.
Dirinya selaku Perwakilan Rakyat di Buru Selatan, sangat menyayangkan jika gaji yang diterima oleh honorer PTT yang berijazah SMA sebesar Rp 750.000 dan untuk sarjana S1 sebesar Rp. 1.000.000 itu juga harus di potong 25% oleh pemerintah daerah kabupaten buru selatan.
Menurutnya, sangat disadari sungguh bahwa Pegawai tidak tetap (PTT) mereka juga saat ini merasakan dampak dari kondisi pandemi covid 19, jadi upah atau gaji pekerjaan yang mereka terima itu sangat terlalu kecil apalagi sampai dipotong segala sampai 25%.
Prinsipnya DPRD sangat tidak setuju jika ada pemotongan gaji 25% para honorer itu diberlakukan Pemda.
“Perlu diingat, pekerjaan serta dedikasi mereka para honorer (PTT) kepada daerah ini sudah cukup banyak dan seharusnya perlu di hargai karena menilai upah kerja atau gaji tidak sebanding dengan pengabdian mereka kepada daerah ini,
Selain itu juga kata Bahta, sikap dan tindakan rencana pemotongan gaji para honorer (PTT) menurutnya ini sangatlah tidak wajar karena mencerminkan ketidak adilan yang seharusnya pemda bursel perlu perhatikan hal itu.
Ketua Dprd Muhajir Bahta yang juga merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Buru Selatan kembali menyampaikan bahwa “Surat dari Pemerintah Daerah terkait hal ini sudah kami terima dan akan kami bahas dalam rapat untuk merokomendasikannya dalam LKPJ saat rapat kerja koordinasi dan tim anggaran nantinya agar diupayakan gaji-gaji PTT di Bursel segera di bayarkan oleh Pemda,”
“Intinya adalah bahwa lembaga dewan ini tidak menerima keputusan apapun terkait langkah-langkah yang di ambil oleh pemda soal pemotongan gaji honorer PTT itu, Tegasnya”.
Masih kata bahta, “kami Dprd sudah merespon aspirasi masyarakat buru selatan yang datang menuntut hak-hak Meraka soal menolak pemotongan gaji para honorer (PTT) dan kami lembaga telah menyerap aspirasi untuk ditindak lanjuti dalam pembahasan nantinya. Juga, masih ada cara lain yang harus di ambil oleh pemerintah daerah untuk menutupi dan membayar gaji PTT”. ucapnya
Demikian juga dengan tuntutan yang telah disuarakan oleh para aktivis melalui unjuk rasa kemarin, salah satunya adalah mengenai pemotongan gaji PTT
“Kami Dprd juga sudah mendengar aspirasi penolakan pemotongan gaji honorer yang sudah di suarakan oleh HMI bersama GMPP baru-baru ini di depan kantor bupati buru selatan dengan membawa 5 pernyataan sikap kepada pemerintah daerah yang salah satu poinnya adalah menolak keras rencana pemerintah daerah kabupaten buru selatan untuk memotong gaji PTT itu”. Tandasnya. (Bahri Fakoubun/RF)
