Rekam Fakta, Gorontalo – Penghargaan Satyalencana Wira Karya Bidang Pembangunan Pertanian yang diterima Bupati Bone Bolango (Bonbol) Hamim Pou dari Presiden Joko Widodo menuai polemik dari berbagai kalangan.
Seperti diketahui, penyerahan penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo saat penyelenggaraan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke-XVI Tahun 2023 di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/06/2023).
Salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan Camat Pinogu, Iwan Hadju mengatakan, penghargaan yang di terima Bupati Hamim adalah bentuk konsistensi dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjaga pangan organik.
“Gagasan pak Bupati tentang Gerakan Masyarakat Bertani Organik (GEMBIRA) menggunakan pupuk organik yang diproduksi secara swadaya, bukan berdasarkan luas lahan organik daerah. Tapi konsistensi Pemda Bone Bolango, dalam menerapkan metode pangan organik”;
“Seperti yang kami ketahui, di Kecamatan Pinogu dari tahun 2020, Pemerintah Daerah Bone Bolango, sudah melaksanakan kerja sama dengan kampus Brawijaya, terbukti Kelompok Tani Pinogaluma di berikan sertifikasi organik oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LeSOS) yang sudah bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pembangunan Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM UB) Malang”. Ucapnya saat wawancara di salah satu warkop yang ada di Kabupaten Bone Bolango, Rabu (14/06/2023).
Dirinya menyampaikan, kalau penyerahan sertifikasi LeSOS kelompok Tani Pinogu sudah sesuai yang di ketahui. Dimana LeSOS sendiri telah mendapatkan sertifikat resmi dari Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) yang merupakan salah satu tim teknis dari Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di bawah naungan Mentri Pertanian Republik Indonesia.
“Berdasarkan mandat tersebut, LeSOS merupakan salah satu lembaga sertifikasi pertama di Indonesia yang berhak melakukan investigasi, mengeluarkan sertifikat dan label organik untuk berbagai macam produk organik, petani dan kelompok tani, koperasi, perusahaan, dan lain-lain yang telah memenuhi persyaratan”, Jelasnya.
Kata Iwan, Seharunya Pemerintah Provinsi dalam hal ini, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, patut memberikan apresiasi terlebih dahulu ke Pemda Bonbol karena konsisten menjaga pangan organik di Bone Bolango.
“Ini menjadi tamparan bagi Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo agar lebih meningkatkan pengembangan dari sektor pertanian. Bone Bolango sendiri sudah lama memulai ini”. Ungkapnya.
Ditempat yang sama, Ketua KNPI Bone Bolango, Raden Hasan, menilai bahwa telah terjadi miskomunikasi antara pihak Pemprov Gorontalo dan Pemda Bonbol. Dimana menurutnya Pemprov Gorontalo dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo wajib mengapresiasi prestasi dari Pemda Bone Bolango.
“Bukan hanya sekedar membuat statement yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik, oleh karena itu kami meminta Penjabat Gubernur Gorontalo, agar mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, dalam membangun kolaborasi antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Bone Bolango”. Terangnya.
Raden juga berharap, agar Pemda Bonbol melalui Dinas Kominfo terkhusus bidang Humas dan Protokol agar lebih sigap dalam mempublish prestasi-prestasi daerah, sehingganya masyarakat lebih mengetahui kinerja dari Pemda Bone Bolango saat ini.
“Jangan menunggu kritikan dulu baru bekerja”. Tutup Raden.
Rachmad/RF
