spot_img
4.6 C
New York
Selasa, Desember 7, 2021
spot_img
BerandaDaerahBoalemoKomisi III Deprov Gorontalo Diminta Pro Kepentingan Rakyat

Komisi III Deprov Gorontalo Diminta Pro Kepentingan Rakyat

Rekamfakta.com, Kota Gorontalo – NasDem Gorontalo menolak wacana pembubaran Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Provinsi Gorontalo. Selain dinilai tidak etis. Permintaan itu, diduga bukan berakar dari kekecewaan yang disuarakan rakyat, melainkan tendensi yang dilatari motiv politik tertentu. Hal itu diungkap Ketua Fraksi NasDem Amanah Yuriko Kamaru, SH (Senin, 21/6/2021).

“Membubarkan Satker itu, sama halnya dengan memupus harapan rakyat untuk mendapatkan rumah idamannya, dan ini jelas bertentangan dengan misi kita bernegara dan Nawacita Pembangunan Presiden Jokowi – Ma’ruf itu sendiri,” Ungkap Yuriko.

Seperti diketahui lanjut Yuriko, Satker Penyediaan Rumah Provinsi Gorontalo, merupakan Unit Satuan Kerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ditempatkan di Gorontalo. Satker itu dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri untuk melaksanakan Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS).

Program yang merupakan upaya Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang pantas dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Satker itu bertanggung jawab ke Menteri, bukan ke Gubernur. Semestinya Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, lebih kritis menyoroti kinerja Dinas yang rendah dan membuat Provinsi Gorontalo masuk peringkat ke-5 Provinsi termiskin di Indonesia hingga saat ini,” tegas Yuriko.

Yuriko menambahkan, program BSPS bukan sebatas bantuan semata, melainkan juga memiliki semangat pemberdayaan untuk menggerakkan semangat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan rumah.

“Keberadaan Satker ini harus di dukung bukan malah dibubarkan. Karena program ini, membantu pembentukan watak dan karakter masyarakat, agar ikut terlibat aktif dalam upaya mengentaskan persoalan kemiskinan Gorontalo yang sudah parah,” jelas Yuriko.

Data yang diperoleh dari Satker Penyediaan Rumah Provinsi Gorontalo menunjukkan, Alokasi BSPS dari Kementrian PUPR untuk Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 dialokasikan sebesar 5.000 rumah. Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2019 yang jumlahnya hanya 3.750 rumah.

Melansir berita salah satu media cetak di Gorontalo. Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar kantor yang manangani program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) di Gorontalo itu di bubarkan.

Meski jumlah alokasi bantuan BSPS untuk Gorontalo menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Namun hal itu tidak menyurutkan wacana pembubaran satker.

Pasalnya Ketua Komisi III DPRD PRovinsi Gorontalo Thomas Mopili, menilai kehadiran Kantor itu tidak memberikan asas manfaat bagi aspirasi anggota DPRD. Selain itu, Aleg Golkar dari Dapil Gorontalo Utara itu, menuduh program ini hanya melayani aspirasi partai dan pejabat tinggi tertentu.

Menurut Yuriko, tuduhan itu tidak logis. Pasalnya, daftar penerima manfaat program BSPS, diusulkan yang dibuatkan Surat Keputusan oleh Bupati dan Walikota. Dan bukan didasarkan dari aspirasi pejabat, atau partai tertentu.

“Bagaimana itu dikatakan usulan partai tertentu, sedangkan penerima manfaat di data oleh Pemerintah dan dibuatkan surat keputusannya oleh Bupati dan Walikota, agar kemudian Satker Penyediaan Rumah bisa mengajukannya ke Menteri untuk mendapatkan alokasi anggaran,” jelas Yuriko.

Siapa oknum pejabat yang menghalangi aspirasi anggota Komisi III pada program BSPS itu, menurut Yuriko juga masih bias.

Yuriko menjelaskan, sebagaimana Permen PUPR No.7/PRT/M/2018, yang berhak mengajukan penerima manfaat program BSPS adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota, Kementerian serta Lembaga Tinggi Negara lainnya yang terkait dengan pelaksanakan prioritas pembangunan Nasional.

“Jangankan DPRD Provinsi, Gubernur saja tidak masuk dalam kategori. Jangan hanya karena aspirasinya tidak dapat dipenuhi lantaran bertentangan dengan norma aturan, kemudian membuat wacana memposisikan DPRD tidak Pro dengan kepentingan rakyat,” tutup Yuriko.

(0N4L/RF)

Baca Juga

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

IKLAN PROV/KAB/KOTA

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

IKLAN PENDIDIKAN

spot_img

IKLAN PARTAI

spot_img
spot_img

Pasang Iklan Disini

OTHER STORIES

KOMENTAR TERBARU

error: Content is protected !!