Rekam Fakta, Gorontalo — Koordinator Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Keadilan Gorontalo (APMPK-G), Rahwandi Botutihe, kembali melontarkan kritik keras terhadap Kapolsek Popayato Barat terkait sikapnya dalam merespons berbagai sorotan publik mengenai persoalan PETI di wilayah tersebut.
Rahwandi menilai, selama ini penjelasan yang disampaikan lebih banyak terkesan “putar bale cerita” dan tidak menjawab keresahan masyarakat secara terbuka. Ia menyebut publik kini sudah cukup memahami situasi yang berkembang sehingga aparat diminta tidak menggiring opini seolah semuanya baik-baik saja.
“Kapolsek sudah saja babodok diri. Jangan setiap ada sorotan baru muncul klarifikasi yang terkesan tiba saat, tiba akal,” tegas Rahwandi.
Menurutnya, pola seperti itu justru memunculkan kesan bahwa setiap kali ada atensi atau laporan yang ramai dibicarakan publik, barulah muncul respons tertentu. Namun ketika situasi mulai tenang, persoalan yang sama kembali menjadi pembicaraan masyarakat.
“Ini yang membuat publik curiga. Jangan sampai setiap ada atensi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, setelah itu semuanya kembali seperti biasa,” ujarnya.
Rahwandi juga meminta Kapolda Gorontalo turun langsung melakukan evaluasi terhadap jajaran di wilayah Popayato Barat. Ia menilai, pimpinan kepolisian daerah perlu melihat sendiri situasi dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kapolda harus push up kasana dia. Jangan hanya dengar laporan di atas meja. Turun langsung supaya tahu bagaimana masyarakat menilai situasi ini,” katanya.
Dalam keterangannya, Rahwandi turut menyinggung isu yang berkembang luas di tengah masyarakat terkait dugaan adanya “atensi” terhadap aktivitas tertentu dengan nominal besar.
“Ada cerita yang berkembang soal dugaan atensi sampai Rp50 juta per alat. Saya tidak menyimpulkan itu benar, tapi karena sudah jadi pembicaraan publik, maka harus ada penjelasan terbuka supaya tidak menjadi fitnah yang terus berkembang,” ujar Rahwandi.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk menyerang institusi kepolisian, melainkan bentuk dorongan agar aparat menjaga integritas dan tidak membiarkan kepercayaan masyarakat terus menurun akibat minimnya keterbukaan.
“Kalau memang tidak ada permainan, ya tunjukkan dengan sikap yang transparan dan tegas. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya,” tutupnya.
