Rekam fakta.com, BOALEMO – Untuk menindak lanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo yang dilaksanakan kementerian dalam negeri di istana Presiden pada tanggal 30 Oktober 2023 yang di ikuti para penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota se – Indonesia, Pemerintah Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan yang berlangsung di rumah jabatan Bupati, pada Jum’at, (3/11/2023).
Rapat yang di pimpin langsung oleh Penjabat Bupati Boalemo, Dr. Sherman Moriu, S.Pd, MM, dan dihadiri para Asisten, Staff Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Kepala – kepala bagian dan para Camat se Kabupaten Boalemo.
Dr.Sherman Moridu, S.Pd, MM menyampaikan terkait rapat Koordinasi Pimpinan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklajuti arahan presiden kepada para penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota se – Indonesia yang dilaksanakan di Istana Presiden.
“Dimana dalam arahan Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh Penjabat Kepala Daerah agar mempermantap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di masing-masing Daerah. Selain itu, Presiden juga meminta masing-masing daerah dapat menjaga pengendalian inflasi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.”Ucapnya
Disamping itu, Penjabat Gubernur dan Bupati/Walikota diingatkan untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena El Nino serta mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat.
Rapat koordinasi yang di ikuti seluruh Penjabat Kepala Daerah yang di undang oleh Kementerian Dalam Negeri. Bapak Presiden Joko Widodo memberikan arahan, kurang lebih 7 arahan yang disampaikan. Pertama adalah seluruh Penjabat kepala Daerah diminta untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. Saya berharap Kadis Kumperingdag agar dapat menindaklanjuti dan turun langsung ke pasar mengecek harga dan situasi serta melihat kondisi perekomonian di daerah.
Kedua arahan Presiden adalah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Arahan yang ketiga adalah tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super El Nino. Arahan ke empat sederhanakan prosedur dan tata kelola pelayanan perizinan. Arahan yang ke lima berikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun serta memastikan netralitas ASN.
Arahan ke enam adalah segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan Politik. dan arahan yang terkahir sebagaimana yang sering kita diskusikan secara terus menerus yakni mendukung program prioritas Pemerintah.
” Penegasan ini sangat penting, dimana Bapak Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi ini yaitu dukungan Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun. Bahkan Presiden minta Penjabat Kepala Daerah agar memastikan netralitas ASN terjaga dalam memasuki tahun politik 2024.” Pungkasnya
