Rekamfakta.com, Gorontalo Utara – Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu, usai mengikuti rapat bersama sejumlah Menteri, melaui Video Conference, meminta OPD-OPD terkait tidak hanya memasukan data “Glondongan” tentang penanganan Covid-19. Selasa, (07/04/2020).
Kepada Rekamfakta.com, Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu menuturkan, rapat ini yang dilangsungkan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Perikanan dan Kelautan, membahas beberapa poin terkait penanganan Covid-19 di daerah,
“Poin-poin utama yang menjadi arahan pertama adalah, Protokol Kesehatan. Soal Protokol Kesehatan ini diharapkan, untuk tetap diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19,” tutur Thariq.
BERITA POPULER
Poin yang ke dua Lanjut Thariq, diminta kepada seluruh Pemerintah Daerah, untuk memperkuat sistim sosial di daerah masing-masing, sebab dampang dari Covid-19 ini tidak hanya pada aspek kesehatan, namun berdampak pula pada aspek sosial khususnya sektor ekonomi,
“Yang kedua, semua Pemerintah Daerah diminta untuk memperkuat sistim sosial, sebab Covid-19 ini, tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi berdampak juga pada sistim sosial, khususnya di bidang ekonomi. Sehingga, kami di daerah-daera diminta untuk memperkuat sistim itu,” Kata Thariq lagi.
Lebih lanjut Thariq menjelaskan, poin-poin yang dibahas dalam video conference itu juga yakni, tentang penguatan dan penyiapan sarana kesehatan, dukungan atau kekuatan pangan, serta social safety net atau jaring pengaman sosial yang perlu diperhatikan oleh daerah,
“Dalam hal ini kami Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Alhamdulillah, sudah menyusun dan menyampaikan laporan data-data yang terdampak oleh Covid-19,” jelas Thariq saat ditemui usai melakukan Video Conference.
Thariq meminta, OPD-OPD terkait dapat melengkapi data itu dengan data-data analisis dampak secara spesifik, agar dapat di ketahui dengan jelas dampak dari Covid-19 ini dari segi sistim sosial, dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan, serta dapat diketahui juga skema pembiayaannya,
“Bukan hanya data UMKM kita tersebar di sini, tersebar di situ. Tetapi, harus ada juga analisis dampak, agar dengan cara itu, kita bisa mengkalkulasi atau mengidentifikasi, kemudian dapat merencanakan tindakan atau upaya dan pendanaan yang tepat, apakah melalui skema pendanaan yang ada di Gorontalo Utara, atau skema dari Provinsi dan pusat,” pungkasnya. (MYP/RF)
