Rekamfakta.com, Kota Gorontalo – Seusai mengikuti Rapat Paripurna ke-47 DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020, Kamis (6/5/2021), Fraksi NasDem Amanat langsung menggelar Konferensi Pers yang diikuti oleh beberapa Awak Media Online, Cetak dan Televisi.
Personil Fraksi NasDem Amanat yang hadir dalam Konferensi Pers tersebut antara lain, Wakil Ketua DPRD Sofyan Puhi, Ketua Fraksi Yuriko Kamaru, Lolly Junus, Irwan A Berahim, Indriyani Monoarfa, Adhan Dambea dan Ismail Alulu, minus Fadly Hasan dan Indriyani Dunda.
Yuriko Kamaru selaku Ketua Fraksi NasDem Amanat menyampaikan bahwa Rapat Paripurna kemarin telah menghasilkan banyak rekomendasi-rekomendasi dari pihaknya, akan tetapi dari Fraksi Nasdem Amanat juga menyerahkan rekomendasi tambahan di dalam Paripurna dan itu mendapat respon dari Anggota DPRD.
“Kenapa kami serahkan, Karena tidak semua rekomendasi yang kami sampaikan itu dituangkan dan dibacakan di dalam Rapat Paripurna terkait hasil rekomendasi Pansus, olehnya kami juga menyerahkan secara tersendiri rekomendasi kami dalam Rapat Paripurna LKPJ itu,” kata Yuriko.
Fraksi NasDem Amanat mengakui bahwa dalam rapat Pansus memang ada penambahan anggaran dari APBD induk di Dinas PUPR, khususnya untuk sarana dan prasarana dari 11 Milyar menjadi 17 Milyar, dan oleh Kabag Keuangan dijelaskan bahwa itu bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), akan tetapi ketika dilihat di LKPJ, sumber dari pada PEN di Dinas PU itu digunakan untuk Jalan Jembatan dan Irigasi, bukan untuk sarana prasarana perkantoran, makanya Fraksi NasDem Amanat tetap menyerahkan rekomendasi itu secara tersendiri karena tidak dimasukkan dan dibacakan.
“Ini adalah hal-hal yang menjadi catatan dari kami dan kemarin di dalam rekomendasi itu kami bersyukur bahwa satu rekomendasi penting juga yaitu harus dilakukan audit perencanaan secara totalitas kepada semua OPD Provinsi Gorontalo, itu masuk di dalam rekomendasi daripada Pansus dan itu adalah merupakan rekomendasi kita dari Fraksi Nasdem Amanat, olehnya karena masuk di dalam rekomendasi Pansus, untuk selanjutnya kami akan melakukan pengawalan terhadap Audit Perencanaan, sehingga apa yang terjadi adalah benar-benar fokus anggaran ini adalah untuk pembangunan khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo,” sambungnya lagi.
“Selanjutnya dari saya bahwa Anggaran Pemerintah untuk LKPJ 2020 itu paling banyak habis di perencanaan, begitu banyak perencanaan yang dilakukan, pertanyaannya adalah apa asas manfaat untuk rakyat dan untuk pembangunan Gorontalo terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun itu ??,” ketus Yuriko
(0N4L/RF)
