Rekamfakta.com, Gorontalo – Sebagaimana yang kita ketahui bersama, angka Kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih sangat tinggi, tetapi kalau melihat dokumen LKPJ dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan serta siklus anggaran yang ada, ternyata belum memberikan dampak yang sesungguhnya terhadap penurunan Angka kemiskinan di Bumi Serambi Madinah.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi NasDem Amanat Yuriko Kamaru pada Konferensi Pers setelah mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Rekomendasi Pansus terkait LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2020.
“Ada temuan kami juga yang mana ada sebuah program di Dinas Pendidikan yang namanya program Proktor untuk Madrasah, kegiatannya itu kurang lebih 100% untuk capaiannya, tetapi sesuai dengan keterangan di dalam LKPJ bahwa kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya penundaan Ujian Nasional, sementara serapan anggarannya sudah 100%, ini kami temukan ada di Dinas Pendidikan,” ujar Yuriko.
Kemudian ada beberapa hal lain juga yang menjadi temuan Fraksi NasDem Amanat, seperti misalnya peruntukan anggaran Radio Suara Rakyat Hulondalo (RH), itu sangat luar biasa anggarannya dan mengundang tanda tanya, apakah ada efeknya untuk pembangunan di Provinsi Gorontalo terutama untuk penurunan Angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
Sementara itu menurut Yuriko, Anggaran Radio Suara RH itu sangat besar (1 Milyar lebih) dan sudah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga publik itu hanya mewajibkan satu Radio Pemerintah yang ada di wilayah Provinsi dan apakah RRI itu bukan merupakan bagian dari Radio Provinsi Gorontalo.
“Faktanya Radio Suara RH telah mengambil alih peran RRI dan banyak membuat Radio-Radio swasta lokal kesulitan karena Anggaran Pemprov hanya untuk Radio Suara RH dan rekomendasi kami adalah pendanaan lewat APBD untuk Radio Suara RH perlu dievaluasi kedepan dan distribusikan anggaran ke berbagai Radio lokal berdasarkan kinerja,” pungkas Yuriko
(0N4L/RF)
